Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa inflasi nasional turun menjadi 3,48 persen dan masih berada dalam rentang target pemerintah. Meski demikian, pemerintah daerah (Pemda) diminta tidak berpuas diri serta tetap mewaspadai potensi tekanan inflasi ke depan.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/4/2026).
Advertisement
“Kita bersyukur karena inflasi kita terjaga, cukup baik turun ke angka, masuk dalam angka target di bawah 3,5 persen, 3,48 persen, tapi jangan kita berpuas diri,” ujarnya.
Meski capaian tersebut dinilai membaik, kondisi inflasi ini masih belum merata di seluruh wilayah. Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya Pemda tidak hanya mengacu pada inflasi tahunan (year on year), tetapi juga mencermati inflasi bulanan (month to month) yang dinilai lebih mencerminkan tren terkini.
“Yang lebih utama sekali sebetulnya adalah month to month, waktu dari bulan ke bulan Februari ke Maret itu yang lebih menggambarkan tren dibanding dari membandingkan di tahun lalu,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Mendagri juga menyoroti sejumlah daerah yang masih mengalami tekanan inflasi bulanan dan meminta kepala daerah segera mengambil langkah konkret.
“Kepala daerah [agar menggelar] rapat TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Ini month to month-nya Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, NTB, Kaltim, Papua, Sulsel, Jawa Tengah, Kaltara, Bali itu pada posisi yang enggak boleh diam, harus segera bergerak,” tegasnya.
