tvOnenews.com - Polemik terkait alokasi dana desa di Kabupaten Garut menjadi sorotan publik setelah mantan Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia menilai kontribusi anggaran dari pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi belum terlihat signifikan, khususnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 dan 2026.
Rudy Gunawan juga menyoroti adanya penurunan bantuan keuangan provinsi ke desa.
Menurutnya, dana yang sebelumnya mencapai sekitar Rp130 juta per desa kini turun drastis menjadi sekitar Rp40 juta per desa.
Jika dihitung secara keseluruhan, total anggaran yang semula mencapai sekitar Rp55 miliar kini hanya tersisa sekitar Rp15 miliar.
Pernyataan tersebut langsung mendapat tanggapan dari Dedi Mulyadi. Melalui media sosial pribadinya, ia memberikan jawaban yang cukup tegas sekaligus menohok.
Dedi menegaskan bahwa jika melihat data keuangan dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir, aliran dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Garut sebenarnya mencapai angka triliunan rupiah setiap tahunnya.
Namun, menurut Dedi, besarnya anggaran tersebut belum sepenuhnya berdampak pada kondisi infrastruktur di lapangan, khususnya di wilayah pedesaan.
- Instagram/dedimulyadi71
Ia mengaku kerap menerima keluhan dari masyarakat, terutama dari daerah Garut Selatan, terkait kondisi jalan dan jembatan yang rusak.
“Saya banyak sekali mendapat komplain dari warga, terutama di pedesaan Garut Selatan. Mereka selalu mengeluhkan jalan yang rusak dan jembatan yang tidak layak,” ujar Dedi Mulyadi.
Tak hanya Garut, Dedi juga menyebut wilayah lain seperti Sukabumi mengalami hal serupa.
Banyak warga yang mengeluhkan kondisi infrastruktur dasar yang belum memadai meskipun anggaran terus mengalir setiap tahunnya.
Berdasarkan kondisi tersebut, Dedi Mulyadi mengaku mengambil langkah strategis dengan mengubah pola pengelolaan bantuan keuangan desa.
Ia menegaskan bahwa dana desa bukan dikurangi, melainkan justru ditingkatkan. Namun, alokasinya kini difokuskan pada program prioritas, khususnya perbaikan jalan desa yang rusak.
“Dana untuk desa bukan dikurangi, tapi ditambah lebih besar lagi dibanding tahun lalu, bahkan bisa dua kali lipat. Hanya saja, kami mengubah skala prioritas untuk menyelesaikan jalan-jalan yang jelek secara bertahap,” jelasnya.
