jpnn.com - Ketua Umum Front Mahasiswa Nasional Symphati Dimas R menilai situasi politik saat ini tidak sekadar menunjukkan gejala militerisme, melainkan telah mengarah pada karakter pemerintahan yang sangat militeristik.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi publik bertajuk "Keadilan Untuk Andrie Yunus, Militer Harus Tunduk Pada Peradilan Umum" diselenggarakan oleh badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia di Aula Pusgiwa UI pada Senin (6/4/2026).
BACA JUGA: Dukung Pengusutan Kasus Andrie Yunus, Mahasiswa Dirikan Tenda di Komnas HAM
Dimas menempatkan kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus sebagai bagian dari konteks yang lebih luas. "Yakni menguatnya peran militer dalam kehidupan sipil," ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari latar belakang kepemimpinan nasional yang memiliki akar kuat dalam tradisi militer, sehingga pendekatan keamanan dan stabilitas cenderung lebih diutamakan dibandingkan prinsip supremasi sipil.
BACA JUGA: Dituduh Mendanai Roy Suryo CS Mempersoalkan Ijazah Jokowi, Pak JK Bakal Lapor Polisi
Dia juga menyoroti berbagai kebijakan yang menunjukkan ekspansi peran militer, seperti pembentukan struktur komando teritorial baru hingga tingkat provinsi serta rencana pembentukan ratusan batalyon teritorial pembangunan yang akan terlibat dalam sektor sipil seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.
Kebijakan itu dinilai problematik karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi di sektor lain, namun justru memperluas peran militer dalam urusan non-pertahanan. "Hal ini menunjukkan adanya prioritas politik yang memperkuat posisi militer dalam tata kelola pemerintahan," tuturnya.
BACA JUGA: Bus Damri Kecelakaan Tunggal, Seorang Penumpang Tewas
Lebih lanjut, Dimas menjelaskan bahwa dalam praktiknya, negara cenderung menggunakan instrumen keamanan yang dianggap paling efektif untuk menjaga stabilitas politik. Dalam konteks ini, dia mengingatkan bahwa ekspansi militer ke ranah sipil berisiko menjadikan masyarakat sebagai objek pengawasan, bahkan target dari kebijakan keamanan itu sendiri.
Sebagai respons, dia menekankan pentingnya peran gerakan mahasiswa untuk membaca situasi ini secara kritis dan menjadikannya sebagai momentum konsolidasi.
Dia juga memperingatkan bahwa normalisasi kehadiran militer dalam kehidupan sipil dapat membuka jalan bagi praktik yang lebih represif di masa depan.
Oleh karena itu, Dimas menyerukan agar mahasiswa dan masyarakat sipil tidak menganggap situasi ini sebagai hal biasa, melainkan sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan supremasi sipil yang harus direspons melalui penguatan gerakan dan tekanan public.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
