Alih fungsi lahan di sisi utara Kota Batu, Jawa Timur, kembali disorot setelah terjadi banjir bercampur lumpur. Praktik itu kembali dituding memicu tingginya ancaman bencana di kawasan konservasi.
Banjir membawa lumpur melanda Desa Punten dan Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Batu, Senin (30/3/2026) malam. Tidak ada korban jiwa. Namun, beberapa rumah warga dan badan jalan sempat tertutup lumpur. Ketebalan lumpur mencapai 50 sentimeter.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batu menyatakan, 1 rumah warga terdampak di Jalan Raya Tulungrejo, Dusun Wonorejo, Desa Tulungrejo. Sedangkan 4 rumah lainnya di Jalan Melati, Dusun Kungkuk, Desa Punten.
Jalan dan pagar pembatas juga rusak terkena limpasan air yang terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi itu. Hal itu dipicu drainase dan Sungai Krecek yang tidak mampu menahan debit air yang cukup deras. Akibatnya, air bercampur sedimentasi meluap.
Di Batu, banjir luapan disertai lumpur bukan kali ini saja terjadi. Beberapa daerah yang tergolong rawan akan banjir lumpur, salah satunya Desa Sumberbrantas. Desa ini berada di paling utara dan terbilang paling tinggi.
Bahkan, banjir lumpur di daerah ini kerap memutus arus kendaraan Batu-Mojokerto melalui Taman Hutan Raya Raden Soerjo.
Pada November 2021, misalnya, banjir bandang menerjang lima desa di Bumiaji, yakni Bulukerto, Sidomulyo, Punten, Sumberbrantas, dan Tulungrejo. Bencana ini mengakibatkan tujuh orang tewas dan lebih dari 30 rumah rusak. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kemudian turun tangan melakukan normalisasi alur sungai di kawasan itu.
Berbagai bencana tidak memberikan pelajaran. Akhir-akhir ini, sebagian lahan pertanian di lereng sisi barat daya Gunung Arjuno itu memang berubah menjadi lahan pertanian, permukiman, tempat usaha, hingga destinasi wisata.
Bahkan, kebun-kebun apel yang menjadi ikon Batu, sebagian sudah beralih fungsi. Hal itu dipicu tingginya biaya perawatan yang tidak sebanding dengan harga hasil panen.
Wali Kota Batu Nurochman mengatakan, alih fungsi lahan berdampak buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah, masyarakat, hingga petani yang mengerjakan lahan pertanian di sekitar hutan harus memiliki langkah bersama meminimalkan dampak bencana.
Masalah ini juga menjadi perhatian Walhi Jatim. Mereka menyoroti alih fungsi kawasan di Batu utara, yang kini marak menjadi tempat wisata buatan. Padahal, Batu utara merupakan daerah konservasi, yang semestinya terjaga dari aktivitas komersial.
Direktur Walhi Jatim Pradipta Indra Ariono, Senin (6/4/2026), mengatakan, Batu utara merupakan kawasan sensitif. Di kawasan ini terdapat sejumlah mata air, salah satunya mata air Sungai Brantas (nol kilometer) yang punya peran vital bagi Batu, Malang Raya, hingga berbagai daerah di Jatim.
Brantas merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa, 320 km, dan melintasi belasan kabupaten/kota di Jatim. Alirannya dimulai dari Batu, Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Mojokerto, lalu pecah menjadi Kali Mas dan Sungai Porong yang bermuara di Selat Madura.
Peran Brantas besar, mulai dari irigasi pertanian, perikanan, pembangkit listrik, dan keperluan lainnya.
“Kami menyoroti alih fungsi kawasan, khususnya setelah terjadi banjir lumpur 30 Maret kemarin. Sebenarnya Walhi sudah lama mengingatkan Pemkot Batu soal alih fungsi kawasan. Kecamatan Bumiaji merupakan jantung Kota Batu dan Malang karena banyak sumber air berada di wilayah ini,” ujarnya.
Banjir 30 Maret, lanjut Indra, mengingatkan kembali bahwa bencana itu bukan semata-mata terjadi karena curah hujan tinggi. Bencana rawan muncul akibat rusaknya daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Sebagai gambaran, berdasarkan data Badan Pusat Statistik luas lahan persawahan di Kecamatan Bumiaji pada 2024 mencapai 613,73 hektar (ha). Jika dibandingkan data 10 tahun lalu, luas lahan persawahan di kecamatan tersebut masih 714 ha.
Walhi Jatim pun menyayangkan kebijakan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2022.
Pada Perda RTRW lama dijelaskan peruntukan wilayah Kecamatan Bumiaji terbatas untuk agrowisata, ekowisata, dan wisata alam. Tidak ada industri dan wisata buatan di dalamnya.
Namun, pada perda yang baru, peruntukan kawasan Bumiaji diturunkan sehingga dinilai mengalami degradasi. Industri skala kota boleh masuk, begitu pula pariwisata buatan juga boleh masuk.
“Ini yang coba kami ingatkan bahwa persoalannya tidak hanya di lapangan namun juga di ruang-ruang kebijakan juga dilegalkan. Padahal semua pembangunan ada aturannya. RTRW mengatur fungsi kawasan, mana untuk wisata, mana permukiman. Sehingga proses pariwisata di Bumiaji akan terus mendapat sorotan,” katanya.
Menurut Indra pihaknya telah mengikuti masalah RTRW Kota Batu sejak 2018. Namun, sejak saat itu tidak ada keterbukaan informasi yang jelas setidaknya hingga tahun lalu.
“Kami kecolongan, tiba-tiba sudah digedok. Kami pantau terakhir masih di ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) prosesnya untuk sinkronisasi,” kata Indra.
Ramainya perbincangan terkait banjir akhir Maret ternyata ikut menyinggung obyek wisata buatan (theme park) baru di Kecamatan Bumiaji, yakni Mikutopia. Indra ikut mempertanyakan perizinan obyek wisata yang diperkirakan memiliki luas 5 ha itu.
“Kami menduga ini belum ada proses perizinan. Mengapa? Karena prosesnya tiba-tiba dibangun. Kami cek jarak bangunan dengan sempadan sungai juga terlalu dekat. Izin lalu lintasnya, karena kemarin soal kemacetan saat Lebaran sangat terlihat. Plat-plat kendaraan wisatawan juga berasal dari luar kota,” katanya.
Terkait masalah ini, Walhi Jatim pun mengingatkan Pemkot Batu soal istilah “bangun dulu izin belakangan”. Pada 2021, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat ada 76 pembangunan di Batu yang melanggar tata ruang, yakni bangunan fisik berdiri lebih dulu, baru izin diurus belakangan.
Harian Kompas berupaya menghubungi pihak Mikutopia. Namun, hingga artikel ini ditulis, Manajer Operasional Mikutopia Panji Akbar Ramadani belum merespon pesan yang dikirimkan kepadanya. Obyek wisata yang berada di Tulungrejo ini mulai beroperasi (uji coba) jelang Lebaran 2026.
Dikutip dari Kompas.com obyek wisata ini sempat ditutup lantaran penyangga salah satu wahana patah sehingga mengakibatkan beberapa wisatawan jatuh.
Namun, sekarang destinasi itu telah beroperasi kembali. Beberapa hari sebelumnya, seorang wisatawan juga dilaporkan pingsan saat mengantre tiket dan meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit.
Terkait hal ini, Nurochman menyebut, dokumen Analisa Dampak Lalu lintas dan Analisa Dampak Lingkungan obyek wisata tersebut masih dalam proses. Menurut dia investor harus memenuhi semua perizinan.
“Silakan investasi di batu namun komitmen terhadap lingkungan tidak boleh dilanggar,” katanya.
Menurut Nurochman, obyek wisata tersebut merupakan kerjasama investor dengan pemerintah desa. Seharusnya ada komitmen dari investor, yakni 30 persen perubahan bangunan dan 70 persen kawasan hijau. Dirinya pun menekankan agar komitmen itu terus ditaati demi masa depan Batu.
