Penulis: Fityan
TVRINews, Kinshasa
Kinshasa Siapkan Fasilitas Penampungan Sementara bagi Migran Negara Ketiga dari Amerika Serikat
Pemerintah Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) secara resmi menyepakati kerja sama dengan Amerika Serikat untuk menerima para migran yang dideportasi dari Washington.
Kesepakatan yang mulai berlaku bulan ini tersebut mencakup penerimaan migran yang bukan merupakan warga negara Kongo atau yang dikenal sebagai migran negara ketiga.
Kementerian Komunikasi RD Kongo mengonfirmasi bahwa sistem penerimaan sementara telah diaktifkan. Pemerintah juga telah menunjuk sejumlah fasilitas di ibu kota, Kinshasa, untuk mengakomodasi para pendatang tersebut.
Dalam pernyataan resminya pada hari senin 6 April 2026, pemerintah menegaskan bahwa seluruh biaya operasional skema ini tidak akan membebani anggaran negara.
"Dukungan logistik dan teknis akan disediakan sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Pemerintah Kongo tidak akan menanggung biaya finansial apa pun untuk skema ini," tulis pernyataan resmi tersebut.
Komitmen Kemanusiaan dan Keamanan
Meskipun jumlah migran yang akan diterima belum dirinci, kebijakan ini dipandang sebagai bagian dari langkah tegas Washington dalam menekan angka imigrasi ilegal.
RD Kongo bergabung dengan deretan negara Afrika lainnya yang telah lebih dulu menerima deportan dari AS.
Menanggapi kekhawatiran mengenai potensi pemulangan paksa migran ke negara asal mereka yang mungkin berisiko persekusi, otoritas Kongo menegaskan bahwa rencana tersebut tidak ada dalam agenda saat ini.
Pihak berwenang menekankan bahwa keputusan menerima migran negara ketiga ini selaras dengan komitmen RD Kongo terhadap harkat martabat manusia dan solidaritas internasional.
Namun, mereka memberikan batasan tegas bahwa kerja sama ini bukanlah sebuah "mekanisme relokasi permanen atau pengalihan kebijakan migrasi" pihak asing ke wilayah mereka.
Respons Diplomatik Amerika Serikat
Di sisi lain, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memilih untuk tetap konservatif terkait detail pembicaraan antarnegara ini.
"Kami tidak memberikan komentar terkait komunikasi diplomatik dengan pemerintah negara lain. Namun, pemerintah tetap teguh pada komitmen untuk mengakhiri imigrasi ilegal massal dan memperkuat keamanan perbatasan Amerika," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS.
Langkah ini menandai babak baru dalam dinamika kebijakan migrasi global, di mana negara-negara berkembang mulai memainkan peran strategis dalam manajemen pengungsi dan deportan internasional dengan dukungan infrastruktur dari negara maju.
Editor: Redaksi TVRINews
