Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kesiapan dirinya untuk mengikuti wacana pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri.
Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa tidak keberatan jika kebijakan tersebut diterapkan, dan menunggu arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau (potong gaji anggota) DPR saya nggak tahu. Kalau menteri si nggak apa-apa, tetapi nanti kita lihat kebijakan presiden seperti apa,” ucap Purbaya kepada awak media, di selasar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (7/4/2026).
Purbaya menyampaikan bahwa keputusan akhir mengenai pemotongan gaji akan sepenuhnya bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi. Namun, ia memperkirakan bahwa besaran pemotongan gaji menteri dapat mencapai sekitar 25 persen.
"Belum, belum (belum ada kesepakatan). Kalian nembak, saya kira-kira (pemotongan gaji menteri hingga) 25 persen," tutur Purbaya.
"Ada pembicaraan seperti itu, tetapi keputusan terakhirnya masih belum clear, ya," sambungnya.
Purbaya menjelaskan bahwa pemotongan gaji pejabat, termasuk dirinya, merupakan bagian dari upaya penghematan anggaran pemerintah. Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, efisiensi anggaran menjadi penting agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap dapat dikendalikan.
Proses dan Pembahasan di Tingkat Pemerintah Wacana Pemotongan Gaji di dalam PemerintahanProses pembahasan mengenai pemotongan gaji menteri ini masih berada dalam tahap wacana. Purbaya mengakui bahwa telah ada diskusi informal mengenai pengurangan gaji menteri, tetapi keputusan resmi masih belum diambil.
Dalam sidang kabinet, gagasan ini menjadi salah satu topik pembahasan penting menyusul pernyataan Presiden Prabowo yang mempertimbangkan kebijakan serupa yang pernah diterapkan di negara lain, seperti Pakistan.
“Mereka (Pakistan) bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah," ucap Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Status Pembahasan di dalam Sidang KabinetDalam rangka pengambilan keputusan yang matang, Purbaya menegaskan pentingnya pembahasan ini di tingkat kabinet untuk mendapatkan pandangan dan persetujuan dari semua pihak. Ia merasa bahwa meskipun banyak yang mendukung wacana ini, diskusi lebih lanjut diperlukan agar setiap keputusan dapat berlandaskan pada pemahaman yang lebih menyeluruh dan kecermatan dalam mengambil langkah.
Dengan banyaknya ketidakpastian yang ada, Purbaya berharap agar keputusan resmi dari Presiden Prabowo segera dikeluarkan. Ia menegaskan bahwa sebagai Menteri Keuangan, ia akan mengikuti keputusan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini mencerminkan sikap profesionalnya dalam mendukung kebijakan yang dianggap bermanfaat untuk rakyat dan negara, terutama dalam menjaga kestabilan ekonomi.
