Pantau - Integrasi kamera pengawas (CCTV) gedung bertingkat dengan sistem Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat keamanan kota secara menyeluruh.
Perluas Jangkauan Tanpa Bebani AnggaranSekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan kebijakan tersebut dapat memperluas cakupan pengawasan tanpa membebani anggaran daerah.
"Integrasi CCTV gedung swasta ini langkah tepat karena memperluas jangkauan tanpa membebani APBD," ungkapnya.
Ia menyebut kebutuhan CCTV di Jakarta mencapai sekitar 70.000 titik berdasarkan kajian PwC 2017, sementara saat ini baru sekitar 1.494 titik yang terpasang.
Dorong Standarisasi dan Penguatan SistemMujiyono mendukung kebijakan yang mewajibkan gedung di atas empat lantai untuk terhubung dengan sistem CCTV Pemprov DKI.
Ia menekankan pentingnya kejelasan dasar hukum, standar kualitas perangkat, serta penguatan kapasitas command center dan operator.
"Integrasi CCTV harus dipastikan implementasinya berjalan dengan baik," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan gedung bertingkat wajib terintegrasi dengan CCTV pemerintah guna menciptakan sistem keamanan yang terhubung dan modern.
Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemantauan, mulai dari penanganan kriminalitas hingga manajemen lalu lintas di wilayah Jakarta.
