JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, TA Khalid, menyoroti efektivitas program pompanisasi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi Godzila El Nino pada tahun 2026.
Dalam rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Menteri Pertanian serta Menteri Kelautan dan Perikanan, di Gedung DPR RI, pada Selasa (7/4/2027).
Baca juga: El Nino Godzilla 2026 Mengancam, Puan: Dampaknya Bisa Hantam Dapur Rakyat
Khalid mengusulkan penggunaan pompa berbasis tenaga surya guna mengatasi kendala distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah pertanian, khususnya di Aceh.
Ia pun menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penggunaan pompa berbasis tenaga surya di beberapa lokasi, sehingga petani tidak lagi bergantung pada distribusi BBM yang sulit dijangkau.
"Saran saya, mungkin di beberapa lokasi pakai tenaga surya," kata TA Khalid.
Baca juga: Antisipasi Godzilla El Nino, Ahmad Luthfi Siapkan Jurus agar Petani Tak Rugi
Menurut Khalid, program pompanisasi yang selama ini dijalankan masih menghadapi kendala di lapangan, terutama karena ketergantungan pada BBM jenis solar dan bensin.
Ia menyebut, lokasi sawah yang berada di ujung wilayah dengan akses terbatas membuat petani kesulitan membawa BBM untuk mengoperasikan pompa air.
“Faktanya di lapangan, khususnya di Aceh, petani kewalahan karena harus membawa BBM hingga ke lokasi sawah yang jauh. Semangat awal ada, tetapi dalam praktiknya tidak efektif,” ujar Khalid dalam rapat.
Baca juga: Godzilla El Nino Mengintai RI Saat Kemarau 2026, Jawa Tengah Terdampak?
Selain menyoroti pompanisasi, Khalid juga menyampaikan apresiasi terhadap capaian cadangan beras nasional yang per April 2026 mencapai 4,45 juta ton.
Angka tersebut dinilai sebagai yang tertinggi dalam sejarah dan menjadi modal penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Namun demikian, ia mengingatkan perlunya pengelolaan stok secara hati-hati agar kualitas beras tetap terjaga dan tidak mengalami penurunan mutu.
Di sektor pupuk, Khalid menyampaikan optimisme bahwa dinamika geopolitik di Timur Tengah tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan pupuk nasional.
Dia menilai fondasi industri pupuk yang telah dibangun sejak lama memberikan ketahanan bagi sektor pertanian Indonesia.
Baca juga: Waspadai El Nino Godzilla, BPBD Pasuruan Sebut 13 Desa Berpotensi Rawan Kekeringan
Sementara itu, terkait sektor kelautan dan perikanan, Khalid menyinggung persoalan subsidi BBM bagi nelayan yang dinilai perlu terus dijaga agar tidak mengganggu aktivitas produksi.
Ia juga menyoroti kondisi lahan pertanian dan tambak di Aceh yang dinilai belum pulih sepenuhnya dalam empat hingga lima bulan terakhir.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, sekitar 10 persen wilayah, termasuk di Muara Batu, masih belum menunjukkan aktivitas optimal.
“Kami meminta perhatian serius dari Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan Perikanan, karena di Aceh masih ada tambak yang tidak berfungsi dan lahan pertanian yang belum berjalan normal,” ujarnya.
Baca juga: BMKG Sebut El Nino Buat Kemarau di Bangkalan-Sampang Lebih Kering Tahun Ini
Khalid menegaskan bahwa pembangunan di Aceh tidak hanya menyangkut penyelesaian infrastruktur, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya petani dan nelayan.
Selain itu, dia menyampaikan apresiasi atas berbagai upaya pemerintah dalam mendorong swasembada beras dan jagung, termasuk langkah antisipasi menghadapi El Nino 2026.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
