LARANTUKA, KOMPAS - Buruknya perencanaan dan kualitas pekerjaan menyebabkan ruas jalan nasional antara Desa Pandai dan Desa Demondei di Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, rusak total. Anggaran negara sebesar Rp 28 miliar habis digunakan, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di wilayah pedalaman itu.
Sebelumnya, jalan nasional itu rusak akibat bencana alam Badai Seroja yang terjadi pada April 2021. Kementerian Pekerjaan Umum lalu membangun jalan tersebut menggunakan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 28 miliar. Panjang jalan lebih kurang 7 kilometer.
Akan tetapi, belum genap dua tahun digunakan, jalan tersebut putus total. Kondisi itu masih terjadi hingga Selasa (7/4/2026). Akibatnya, jalan itu tidak bisa dilalui kendaraan roda empat. Kendaraan roda dua yang berusaha melintas pun butuh bantuan orang lain untuk mendorongnya. Mobilitas warga pun lumpuh.
"Tidak lama setelah jalan ini selesai dibangun, mulai ambruk pelan-pelan, lalu putus. Seharusnya di tempat ini butuh jembatan, namun tidak dibangun waktu proses pengerjaan," kata Donbosco Sili Narek, tokoh masyarakat setempat.
Menurut Sili, kondisi jalan yang putus total ini sudah berlangsung selama berbulan-bulan. Namun, solusi yang ditunggu tak kunjung hadir. Akibatnya, mobilitas masyarakat maupun angkutan barang lumpuh total. Perekonomian masyarakat pun terganggu.
Ruas jalan antara Desa Pandai dan Desa Demondei itu menjadi jalur transportasi bagi warga di tiga kecamatan, yakni Wotan Ulumado, Adonara Tengah, dan Adonara Barat.
Mobilitas puluhan ribu penduduk bergantung pada jalan tersebut. Masyarakat menggunakan jalan itu untuk membawa hasil pertanian ke kota, akses ke rumah sakit, maupun menuju ke sekolah.
Warga memang bisa melintasi jalan alternatif, tetapi kondisinya juga rawan longsor. Waktu tempuh pun bisa lebih lama menjadi dua sampai tiga jam perjalanan. "Bayangkan kalau ada orang sakit gawat darurat atau ada ibu hamil yang mau melahirkan di puskesmas," ucap Sili.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pandai, Merselinus Dupon, menyebut, jalan yang selesai dibangun sekitar dua tahun lalu itu tidak dikerjakan dengan serius. Salah satu contohnya, pembangunan jalan itu tidak disertai drainase dan jembatan. Kondisi tersebut memicu longsor sehingga jalan tersebut pun ambruk.
Dupon menuturkan, kontraktor yang membangun jalan itu sempat tidak mau menuntaskan pekerjaan. Namun, karena desakan masyarakat, kontraktor akhirnya menyelesaikan pembangunan jalan tersebut.
Kini, Dupon pun mendesak kontraktor agar kembali memperbaiki jalan tersebut. Jika tidak bisa diperbaiki kontraktor, ia berharap Kementerian Pekerjaan Umum mengambil langkah untuk memulihkan kembali jalur tersebut.
Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum didorong melakukan audit secara menyeluruh terhadap proyek infrastruktur yang didanai oleh APBN di daerah pedalaman NTT. Sebab, proyek-proyek itu minim pengawasan sehingga kontraktor berpotensi tidak bekerja dengan serius.
Dupon juga meminta aparat penegak hukum menyelidiki kualitas proyek infrastruktur di wilayah pedalaman NTT. Jika terbukti ada kontraktor yang melanggar, mereka harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum agar ada efek jera.
Wakil Bupati Flores Timur Ignasius Boli Uran berjanji akan menindaklanjuti masalah jalan rusak tersebut kepada instansi terkait. Lantaran jalan tersebut masuk kategori jalan nasional, masalah ini menjadi domain Kementerian Pekerjaan Umum. "Menjadi perhatian," ucapnya.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena juga berjanji akan menindaklanjuti masalah tersebut kepada kementerian terkait. Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, ia juga berjanji mengambil langkah. "Saya pesankan ke pihak terkait untuk direspons segera," katanya.
Tidak lama setelah jalan ini selesai dibangun, mulai ambruk pelan-pelan, lalu putus. Seharusnya di tempat ini butuh jembatan, namun tidak dibangun waktu proses pengerjaan
