Jakarta (ANTARA) - Tak banyak orang Indonesia yang mengetahui persis letak Adchit al-Qusayr atau Bani Hayyan di peta dunia. Nama-nama itu terdengar jauh, hampir asing. Seperti titik kecil yang terasa tak memiliki hubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari di Jakarta, Makassar, ataupun Padang.
Akan tetapi, pada akhir Maret 2026, jarak itu mendadak runtuh. Bukan melalui perjalanan atau perjumpaan, melainkan melalui kabar duka.
Dari wilayah kecil di Lebanon Selatan itulah kabar duka datang. Tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) gugur dalam misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon tewas akibat tembakan artileri tidak langsung. Sehari berselang, ledakan menghantam konvoi logistik dan merenggut nyawa Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar serta Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan.
Di layar berita televisi, peristiwa itu hadir sebagai laporan internasional dengan kronologi singkat, pernyataan resmi, dan ucapan belasungkawa. Dalam arus informasi yang cepat, tragedi seperti kematian memang sering hadir sebagai fakta yang selesai dalam beberapa saat dari perhatian publik, diganti dengan informasi lain. Padahal, cerita tentang kematian manusia tidak pernah benar-benar selesai.
Setiap kematian selalu memiliki dua cerita, yakni yang sifatnya publik dan yang sifatnya personal. Cerita publik bergerak cepat, digantikan cerita berikutnya. Sedangkan cerita yang personal justru kadang-kadang baru dimulai ketika layar televisi dimatikan dan rumah kembali sunyi.
Mungkin dalam cerita itu, ada anak yang masih menunggu suara langkah ayahnya di depan pintu. Mungkin ada sebelah pasangan yang perlahan-lahan belajar berbicara hanya dengan kenangan.
Pada saat seperti itu, kata “pengabdian” terasa kehilangan nadanya yang heroik dan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata: kehilangan yang tidak dapat diganti ataupun dipahami sepenuhnya.
Di titik itulah "perdamaian dunia" berhenti sebagai konsep abstrak. Ia turun dari ruang geopolitik dan hadir sebagai pengalaman manusia yang nyata. Pengalaman orang-orang dekat yang ditinggalkan.
Kita boleh membayangkan perdamaian sebagai keadaan tenang, sebuah dunia tanpa suara senjata dan tanpa rasa takut. Namun para "penjaga perdamaian", seperti tiga prajurit yang gugur, justru bekerja di tempat-tempat di mana damai belum ada. Mereka berdiri di wilayah antara, menjaga garis tipis yang memisahkan stabilitas dari kekacauan.
Kehadiran pasukan perdamaian PBB menegaskan bahwa perdamaian ternyata bukan keadaan yang mapan, tapi lebih menyerupai upaya yang terus diperbaiki, hari demi hari, dan di tengah ketidakpastian.
Indonesia sejak awal memilih hadir dalam upaya itu. Melalui Kontingen Garuda, Indonesia mengirim prajurit ke berbagai wilayah konflik dunia, termasuk Lebanon Selatan, dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Mereka berpatroli di desa-desa yang tegang, memantau gencatan senjata yang rapuh, dan berupaya memastikan warga sipil dapat menjalani hidup tanpa ketakutan.
Tentu, setiap kali bendera Merah Putih berkibar di tanah konflik, ada kebanggaan kolektif yang muncul. Ini membawa pesan bahwa Indonesia tidak sekadar menjadi penonton dunia, melainkan bagian dari upaya menjaga kemanusiaan tetap berdiri di tengah pertikaian.
Persoalannya, kebanggaan itu senantiasa berjalan berdampingan dengan risiko.
Di balik setiap prajurit yang berangkat, ada keluarga yang menunggu dengan harapan sederhana: pulang. Harapan yang tampak biasa, tetapi justru paling mendasar. Tidak ada keluarga yang benar-benar mempersiapkan diri menerima kenyataan bahwa tugas menjaga perdamaian dapat berakhir dengan kepulangan yang amat berbeda.
Ketika jenazah kembali ke tanah air, konsep besar tentang geopolitik mendadak mengecil. Dunia internasional yang rumit, menyusut menjadi kesepian sebuah ruang keluarga. Di sanalah pertanyaan tentang damai menjadi sangat personal: apakah perdamaian tetap bernilai ketika ia menuntut pengorbanan sebesar itu?
Bebas aktif
Sejak awal kemerdekaan, Indonesia memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif; tidak berpihak, tetapi juga tidak berdiam diri. Prinsip yang pertama kali dirumuskan oleh Mohammad Hatta dalam pidato “Mendayung di Antara Dua Karang” (1948) ini lahir dari pengalaman sejarah sebagai bangsa yang pernah merasakan penjajahan. Indonesia memilih menjadi jembatan di tengah dunia yang kerap lebih suka membangun tembok.
Namun, dunia bergerak dengan logika yang berbeda. Konflik tidak lagi memiliki garis yang jelas antara negara dan negara. Aktor non-negara, milisi bersenjata, kepentingan tersembunyi, serta perang informasi membuat batas antara kawan dan lawan semakin kabur.
Dalam situasi seperti itu, netralitas tidak selalu menghadirkan perlindungan. Karena, peluru tidak mengenali mandat internasional dan ledakan bom tidak pernah memahami niat baik.
Ironi inilah yang terus menyertai misi perdamaian di berbagai belahan dunia. Mereka yang datang untuk menjaga damai justru berada paling dekat dengan kemungkinan tragedi.
Pilihan Indonesia untuk tetap percaya pada perdamaian tentu bukan sikap naif. Justru, di tengah dunia yang semakin keras, keberadaan negara seperti Indonesia yang tetap berbicara penuh idealisme tentang dialog dan kerja sama, menjadi pengingat bahwa politik internasional tidak harus selalu ditentukan oleh dominasi kekuatan.
Meski demikian, idealisme tidak boleh berjalan tanpa kewaspadaan. Peristiwa di Lebanon Selatan mengingatkan bahwa misi perdamaian bukan sekadar simbol moral, tapi adalah keputusan politik dengan konsekuensi nyata. Mengirim pasukan berarti juga menerima kemungkinan kehilangan.
Karena, negara tidak pernah semata-mata mengirim gagasan, tapi juga mengirim manusia dan setiap manusia membawa dunia kecilnya sendiri-sendiri: keluarga, rencana hidup, harapan dan masa depan.
Ketika pasukan penjaga perdamaian berangkat, tidak banyak publik yang memperhatikan. Tidak ada sorak-sorai besar. Mereka pergi nyaris dalam sunyi, menuju wilayah konflik yang jauh dari rumah.
Hingga kabar duka datang dari Lebanon Selatan, dan kita baru menyadari, bahwa perdamaian sebenarnya dijaga oleh orang-orang yang tak pernah kita kenal sebelum mereka tiada.
Akan tetapi, pada akhir Maret 2026, jarak itu mendadak runtuh. Bukan melalui perjalanan atau perjumpaan, melainkan melalui kabar duka.
Dari wilayah kecil di Lebanon Selatan itulah kabar duka datang. Tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) gugur dalam misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon tewas akibat tembakan artileri tidak langsung. Sehari berselang, ledakan menghantam konvoi logistik dan merenggut nyawa Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar serta Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan.
Di layar berita televisi, peristiwa itu hadir sebagai laporan internasional dengan kronologi singkat, pernyataan resmi, dan ucapan belasungkawa. Dalam arus informasi yang cepat, tragedi seperti kematian memang sering hadir sebagai fakta yang selesai dalam beberapa saat dari perhatian publik, diganti dengan informasi lain. Padahal, cerita tentang kematian manusia tidak pernah benar-benar selesai.
Setiap kematian selalu memiliki dua cerita, yakni yang sifatnya publik dan yang sifatnya personal. Cerita publik bergerak cepat, digantikan cerita berikutnya. Sedangkan cerita yang personal justru kadang-kadang baru dimulai ketika layar televisi dimatikan dan rumah kembali sunyi.
Mungkin dalam cerita itu, ada anak yang masih menunggu suara langkah ayahnya di depan pintu. Mungkin ada sebelah pasangan yang perlahan-lahan belajar berbicara hanya dengan kenangan.
Pada saat seperti itu, kata “pengabdian” terasa kehilangan nadanya yang heroik dan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata: kehilangan yang tidak dapat diganti ataupun dipahami sepenuhnya.
Di titik itulah "perdamaian dunia" berhenti sebagai konsep abstrak. Ia turun dari ruang geopolitik dan hadir sebagai pengalaman manusia yang nyata. Pengalaman orang-orang dekat yang ditinggalkan.
Kita boleh membayangkan perdamaian sebagai keadaan tenang, sebuah dunia tanpa suara senjata dan tanpa rasa takut. Namun para "penjaga perdamaian", seperti tiga prajurit yang gugur, justru bekerja di tempat-tempat di mana damai belum ada. Mereka berdiri di wilayah antara, menjaga garis tipis yang memisahkan stabilitas dari kekacauan.
Kehadiran pasukan perdamaian PBB menegaskan bahwa perdamaian ternyata bukan keadaan yang mapan, tapi lebih menyerupai upaya yang terus diperbaiki, hari demi hari, dan di tengah ketidakpastian.
Indonesia sejak awal memilih hadir dalam upaya itu. Melalui Kontingen Garuda, Indonesia mengirim prajurit ke berbagai wilayah konflik dunia, termasuk Lebanon Selatan, dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Mereka berpatroli di desa-desa yang tegang, memantau gencatan senjata yang rapuh, dan berupaya memastikan warga sipil dapat menjalani hidup tanpa ketakutan.
Tentu, setiap kali bendera Merah Putih berkibar di tanah konflik, ada kebanggaan kolektif yang muncul. Ini membawa pesan bahwa Indonesia tidak sekadar menjadi penonton dunia, melainkan bagian dari upaya menjaga kemanusiaan tetap berdiri di tengah pertikaian.
Persoalannya, kebanggaan itu senantiasa berjalan berdampingan dengan risiko.
Di balik setiap prajurit yang berangkat, ada keluarga yang menunggu dengan harapan sederhana: pulang. Harapan yang tampak biasa, tetapi justru paling mendasar. Tidak ada keluarga yang benar-benar mempersiapkan diri menerima kenyataan bahwa tugas menjaga perdamaian dapat berakhir dengan kepulangan yang amat berbeda.
Ketika jenazah kembali ke tanah air, konsep besar tentang geopolitik mendadak mengecil. Dunia internasional yang rumit, menyusut menjadi kesepian sebuah ruang keluarga. Di sanalah pertanyaan tentang damai menjadi sangat personal: apakah perdamaian tetap bernilai ketika ia menuntut pengorbanan sebesar itu?
Bebas aktif
Sejak awal kemerdekaan, Indonesia memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif; tidak berpihak, tetapi juga tidak berdiam diri. Prinsip yang pertama kali dirumuskan oleh Mohammad Hatta dalam pidato “Mendayung di Antara Dua Karang” (1948) ini lahir dari pengalaman sejarah sebagai bangsa yang pernah merasakan penjajahan. Indonesia memilih menjadi jembatan di tengah dunia yang kerap lebih suka membangun tembok.
Namun, dunia bergerak dengan logika yang berbeda. Konflik tidak lagi memiliki garis yang jelas antara negara dan negara. Aktor non-negara, milisi bersenjata, kepentingan tersembunyi, serta perang informasi membuat batas antara kawan dan lawan semakin kabur.
Dalam situasi seperti itu, netralitas tidak selalu menghadirkan perlindungan. Karena, peluru tidak mengenali mandat internasional dan ledakan bom tidak pernah memahami niat baik.
Ironi inilah yang terus menyertai misi perdamaian di berbagai belahan dunia. Mereka yang datang untuk menjaga damai justru berada paling dekat dengan kemungkinan tragedi.
Pilihan Indonesia untuk tetap percaya pada perdamaian tentu bukan sikap naif. Justru, di tengah dunia yang semakin keras, keberadaan negara seperti Indonesia yang tetap berbicara penuh idealisme tentang dialog dan kerja sama, menjadi pengingat bahwa politik internasional tidak harus selalu ditentukan oleh dominasi kekuatan.
Meski demikian, idealisme tidak boleh berjalan tanpa kewaspadaan. Peristiwa di Lebanon Selatan mengingatkan bahwa misi perdamaian bukan sekadar simbol moral, tapi adalah keputusan politik dengan konsekuensi nyata. Mengirim pasukan berarti juga menerima kemungkinan kehilangan.
Karena, negara tidak pernah semata-mata mengirim gagasan, tapi juga mengirim manusia dan setiap manusia membawa dunia kecilnya sendiri-sendiri: keluarga, rencana hidup, harapan dan masa depan.
Ketika pasukan penjaga perdamaian berangkat, tidak banyak publik yang memperhatikan. Tidak ada sorak-sorai besar. Mereka pergi nyaris dalam sunyi, menuju wilayah konflik yang jauh dari rumah.
Hingga kabar duka datang dari Lebanon Selatan, dan kita baru menyadari, bahwa perdamaian sebenarnya dijaga oleh orang-orang yang tak pernah kita kenal sebelum mereka tiada.
