JAKARTA, DISWAY.ID-- Pemerintah membocorkan bahwa kereta cepat Indonesia-China akan diambil alih oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Langkah itu menjadi salah satu opsi yang sedang dikaji untuk menyelesaikan persoalan utang proyek Whoosh.
BACA JUGA:IHSG Parkir di Zona Merah, Indeks LQ45 Terkoreksi 0,86 Persen pada Penutupan Selasa
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menyebut saat ini pembahasan hal tersebut dalam tahap akhir.
“Sudah selesai seluruh kajian dan lain sebagainya. Tinggal kita akan ada proses, tentu ada proses formalnya ya, ada signing dan lain sebagainya,” ujar Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 7 April 2026.
Nantinya, kata Dony, pemerintah akan mengumumkan secara resmi usai semuanya telah final.
“Nanti dua minggu lagi ya. Nanti kita akan sampaikan keseluruhan proses penyelesaian. Tadi saya berdiskusi dengan Pak Menkeu juga dan sudah ada kesepakatannya,” kata Dony.
BACA JUGA:Success Fee Rp3,6 M Diduga Ditilap Mantan Rekanan, Bro Ron Lapor Polisi!
Dalam skema tersebut, pemerintah menekankan bahwa operasional kereta cepat tetap berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai operator transportasi publik nasional.
“Operasional tentu tetap di KAI, karena memang kereta api kan memang bidangnya itu,” ujarnya.
Selain opsi pengelolaan oleh Kementerian Keuangan, pemerintah juga tengah menyiapkan alternatif lain untuk menyelesaikan persoalan pada KCIC.
“Semua penyelesaian itu, jadi apakah opsi A, opsi B, tapi satu hingga dua bulan ini akan selesai," jelas Dony.
BACA JUGA:Pemulangan Heru Partiman Berjalan Lancar, ABK Korban Kapal yang Tenggelam di Vietnam
Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa layanan kepada masyarakat tidak akan terganggu, bahkan diharapkan semakin baik setelah adanya kejelasan struktur pendanaan proyek kereta cepat tersebut.
"Yang paling penting adalah layanan kepada publik tidak terganggu dan justru akan menjadi semakin baik. Sehingga dengan kejelasan mengenai struktur pendanaan daripada kereta api cepat kita," tutup dia.
