Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk memastikan seluruh pemerintah daerah di wilayah timur Indonesia mulai menerapkan kebijakan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara termasuk work from home yang efektif diberlakukan serentak setiap Jumat mulai 10 April 2026.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang telah disosialisasikan kepada seluruh pemerintah daerah di kawasan Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Ribka menyampaikan kebijakan ini telah diketahui seluruh pemerintah daerah dan harus segera dilaksanakan secara masif.
"Pelaksanaannya jatuh pada minggu ini yaitu tepat tanggal 10 hari Jumat, itu diimbau kepada semua pemerintah daerah di seluruh Indonesia termasuk yang ada di wilayah timur Indonesia ini secara masif dan sudah harus dilaksanakan," ungkapnya.
Implementasi WFH dan Penyesuaian JadwalPelaksanaan perdana work from home yang semula direncanakan pada Jumat 3 April 2026 mengalami penyesuaian karena bertepatan dengan perayaan keagamaan.
Implementasi efektif kemudian ditetapkan mulai Jumat 10 April 2026 sebagai bagian dari transformasi budaya kerja ASN di daerah.
Kebijakan ini tidak hanya bertujuan mengubah pola kerja, tetapi juga mendorong efisiensi penggunaan energi serta pengelolaan fiskal pemerintah daerah.
Ribka juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang telah lebih dahulu menerapkan pola kerja serupa.
Penekanan Produktivitas dan EvaluasiPemerintah daerah diminta memastikan kesiapan infrastruktur pendukung seperti sistem absensi elektronik dan aplikasi kerja guna menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut.
Ribka menegaskan pentingnya menjaga kinerja ASN meskipun bekerja dari rumah.
"Yang paling penting daripada WFH ini adalah produktivitas kinerja jangan sampai menurun dengan adanya WFH," tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa work from home bukan alasan untuk menurunkan disiplin, melainkan tetap menjaga tanggung jawab sebagai aparatur negara.
Pelaksanaan kebijakan ini akan dievaluasi dalam kurun waktu dua bulan untuk memastikan efektivitasnya.
Keberhasilan program ini disebut sangat bergantung pada kesadaran, integritas, serta pendekatan berbasis etika dari setiap ASN dalam menjalankan tugasnya.
