Jakarta (ANTARA) - Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK menyoroti peran masyarakat sipil dalam menangani persoalan kemanusiaan, baik akibat konflik maupun bencana alam.
Kalla, dalam kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, Selasa, menekankan bahwa kepercayaan merupakan modal penting saat terlibat dalam kegiatan kemanusiaan.
Sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kalla pada kesempatan itu menjelaskan tantangan utama kegiatan kemanusiaan saat ini berasal dari dua sumber, yakni konflik antarmanusia dan konflik dengan alam.
“Konflik terjadi di berbagai belahan dunia seperti Ukraina, Timur Tengah, hingga di dalam negeri seperti Papua. Selain itu, bencana alam seperti banjir, gempa, dan tsunami juga menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar,” ujarnya.
Menurut dia, konflik kemanusiaan umumnya dipicu oleh faktor ideologi, perebutan wilayah, kepentingan politik, hingga sumber daya alam. Ia mencontohkan berbagai konflik global maupun nasional yang berdampak luas terhadap masyarakat sipil.
Dia memandang, penyelesaian masalah kemanusiaan tidak cukup hanya dengan menangani pengungsi, tetapi harus menyelesaikan akar konflik itu sendiri.
“Kalau konfliknya selesai, masalah kemanusiaannya juga ikut selesai. Itu lebih cepat dan lebih efektif dibanding hanya mengurus dampaknya,” katanya.
Ia juga menceritakan pengalamannya saat menangani berbagai konflik di Indonesia pada awal 2000-an, seperti di Poso, Ambon, dan Aceh, yang saat itu menyebabkan sekitar 1,5 juta orang mengungsi.
Dia menekankan pentingnya pendekatan logika, pemahaman akar masalah, serta keberanian dalam menyelesaikan konflik sosial, termasuk konflik berbasis agama.
“Tidak ada ajaran agama yang membenarkan membunuh orang lain tanpa alasan. Pendekatan ini yang kami gunakan dalam menyelesaikan konflik di Poso dan Ambon,” ucapnya.
Sementara itu, terkait penanganan bencana, Kalla menyoroti pentingnya gotong royong. Menurut dia, keterlibatan masyarakat luas menjadi kunci keberhasilan berbagai aksi kemanusiaan, termasuk saat bencana tsunami Aceh dan pandemi COVID-19.
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu menjelaskan kepercayaan publik menjadi modal utama dalam menggerakkan bantuan. Dengan adanya kepercayaan, masyarakat lebih antusias terlibat menjadi relawan dan bahkan ikut mendanai kegiatan kemanusiaan.
“Contohnya dana PMI berasal dari masyarakat. Mereka percaya bahwa bantuan yang diberikan akan disalurkan dengan baik,” ujarnya.
PMI, tambah Kalla, saat ini didukung sekitar 1,5 juta relawan yang terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, tenaga medis, hingga masyarakat umum.
Kalla pun meminta universitas untuk ikut bahu-membahu mengatasi penyebab terjadinya bencana alam yang semakin banyak terjadi di Indonesia.
“Di sini kita berharap kampus bisa membuat penelitian yang langsung berdampak terhadap upaya menghindari bencana alam, termasuk bagaimana cara agar alam jangan rusak,” kata dia.
Baca juga: JK: Prajurit TNI yang gugur di Lebanon pahlawan perdamaian dunia
Baca juga: JK soroti perlunya aspek proporsionalitas wacana kurangi gaji menteri
Kalla, dalam kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, Selasa, menekankan bahwa kepercayaan merupakan modal penting saat terlibat dalam kegiatan kemanusiaan.
Sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kalla pada kesempatan itu menjelaskan tantangan utama kegiatan kemanusiaan saat ini berasal dari dua sumber, yakni konflik antarmanusia dan konflik dengan alam.
“Konflik terjadi di berbagai belahan dunia seperti Ukraina, Timur Tengah, hingga di dalam negeri seperti Papua. Selain itu, bencana alam seperti banjir, gempa, dan tsunami juga menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar,” ujarnya.
Menurut dia, konflik kemanusiaan umumnya dipicu oleh faktor ideologi, perebutan wilayah, kepentingan politik, hingga sumber daya alam. Ia mencontohkan berbagai konflik global maupun nasional yang berdampak luas terhadap masyarakat sipil.
Dia memandang, penyelesaian masalah kemanusiaan tidak cukup hanya dengan menangani pengungsi, tetapi harus menyelesaikan akar konflik itu sendiri.
“Kalau konfliknya selesai, masalah kemanusiaannya juga ikut selesai. Itu lebih cepat dan lebih efektif dibanding hanya mengurus dampaknya,” katanya.
Ia juga menceritakan pengalamannya saat menangani berbagai konflik di Indonesia pada awal 2000-an, seperti di Poso, Ambon, dan Aceh, yang saat itu menyebabkan sekitar 1,5 juta orang mengungsi.
Dia menekankan pentingnya pendekatan logika, pemahaman akar masalah, serta keberanian dalam menyelesaikan konflik sosial, termasuk konflik berbasis agama.
“Tidak ada ajaran agama yang membenarkan membunuh orang lain tanpa alasan. Pendekatan ini yang kami gunakan dalam menyelesaikan konflik di Poso dan Ambon,” ucapnya.
Sementara itu, terkait penanganan bencana, Kalla menyoroti pentingnya gotong royong. Menurut dia, keterlibatan masyarakat luas menjadi kunci keberhasilan berbagai aksi kemanusiaan, termasuk saat bencana tsunami Aceh dan pandemi COVID-19.
Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu menjelaskan kepercayaan publik menjadi modal utama dalam menggerakkan bantuan. Dengan adanya kepercayaan, masyarakat lebih antusias terlibat menjadi relawan dan bahkan ikut mendanai kegiatan kemanusiaan.
“Contohnya dana PMI berasal dari masyarakat. Mereka percaya bahwa bantuan yang diberikan akan disalurkan dengan baik,” ujarnya.
PMI, tambah Kalla, saat ini didukung sekitar 1,5 juta relawan yang terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, tenaga medis, hingga masyarakat umum.
Kalla pun meminta universitas untuk ikut bahu-membahu mengatasi penyebab terjadinya bencana alam yang semakin banyak terjadi di Indonesia.
“Di sini kita berharap kampus bisa membuat penelitian yang langsung berdampak terhadap upaya menghindari bencana alam, termasuk bagaimana cara agar alam jangan rusak,” kata dia.
Baca juga: JK: Prajurit TNI yang gugur di Lebanon pahlawan perdamaian dunia
Baca juga: JK soroti perlunya aspek proporsionalitas wacana kurangi gaji menteri
