Pantau - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memproyeksikan produksi ikan nasional periode April hingga Desember 2026 mencapai 10,57 juta ton dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa, 7 April 2026.
Proyeksi Produksi dan Ketersediaan IkanIa mengungkapkan, "Prognosa produksi ikan nasional untuk periode April hingga Desember 2026, kami memproyeksikan total produksi ikan nasional mencapai 10,57 juta ton."
Total produksi tersebut terdiri dari 5,42 juta ton ikan tangkap dan 5,15 juta ton ikan budidaya.
Proyeksi ini disusun untuk menjaga ketersediaan protein hewani masyarakat dari sektor perikanan di tengah dinamika global.
KKP memastikan ketersediaan ikan nasional berada dalam kondisi aman hingga Juni 2026 berdasarkan hasil pemantauan komoditas utama di delapan kota besar.
Kondisi ini tetap terjaga meskipun terdapat tekanan geopolitik global dan potensi dampak fenomena El Nino.
Dalam periode 2020 hingga 2025, sektor kelautan dan perikanan mencatat pertumbuhan rata-rata sebesar 3,8 persen.
Ia menegaskan, "KKP berkomitmen penuh untuk memastikan kebutuhan dan ketersediaan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan dapat terpenuhi dengan baik."
Ancaman El Nino dan Langkah AntisipasiFenomena El Nino berpotensi menimbulkan ancaman di wilayah laut dan pesisir akibat tingginya evaporasi yang memicu kenaikan salinitas air laut.
Kondisi tersebut berisiko menyebabkan wabah penyakit pada komoditas budidaya serta mempercepat degradasi ekosistem karbon biru.
Ia menjelaskan, "Kondisi ini (tingginya evaporasi) berpotensi meningkatkan risiko wabah penyakit pada komoditas budi daya serta mempercepat degradasi ekosistem karbon biru dan dapat meningkatkan emisi karbon secara signifikan."
Untuk mengantisipasi hal tersebut, KKP menyiapkan langkah penguatan ketahanan pangan sektor kelautan dan perikanan melalui pengembangan budidaya, peningkatan kualitas benih dan pakan, serta penggunaan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta KKP meningkatkan produktivitas sektor perikanan serta memperkuat sarana dan prasarana pendukung.
Ia menyatakan, "Komisi IV DPR RI meminta KKP mengantisipasi melalui peningkatan produktivitas, penguatan sarana prasarana, serta memastikan ketersediaan BBM bagi nelayan, penguatan sistem rantai dingin dan logistik guna menjaga pasokan dan keterjangkauan harga ikan di masyarakat."
DPR juga menekankan pentingnya penguatan sistem logistik dan rantai dingin untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga ikan di masyarakat.
