jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin mendorong pemerintah melakukan kebijakan relaksasi kebijakan batas maksimal belanja Pegawai daerah dalam APBD dengan pendekatan urgensi kebutuhan SDM daerah.
Menurutnya, batas maksimal 30 persen belanja Pegawai daerah yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dikhawatirkan akan menganggu stabilitas pelayanan publik khususnya di bidang Pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat daerah jika diterapkan secara rigid.
BACA JUGA: Ibas Dorong PATRIA Jadi Mitra Kritis dan Agen Perubahan
"Kita semua memahami kondisi keuangan daerah yang cukup terbatas karena penyesusaian alokasi TKD dalam APBN 2026 sehingga kebijakan limitasi belanja pegawai daerah perlu disesuaikan dengan urgensi kebutuhan SDM daerah," ujar Sultan setelah menerima audiensi dan aspirasi dari Alumni PMKRI yang tergabung dalam Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (PATRIA) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Senayan Jakarta pada Selasa (8/4).
BACA JUGA: Menjelang Pelantikan DPP PATRIA 2025-2030, Gustaf Bertemu Profesor Purnomo Yusgiantoro, Begini Pesannya
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin (tengah) menyerahkan bukunya berjudul Green Democracy kepada Ketua Umum DPP PATRIA Agustinus Tamo Mbapa saat beraudiensi di ruangan kerjanya lantai 8 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3/2028). Foto: Source for JPNN.com
Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu mengatakan limitasi belanja pegawai daerah yang hanya 30 persen saat ini sangat rentan mempengaruhi kebijakan efisiensi pegawai secara significant.
BACA JUGA: Bertemu Dirjen Bimas Katolik, Gustaf: Ketua KWI Pimpin Misa Pelantikan DPP PATRIA 2025-2030 dan Refleksi Nasional 2026
"Kami khawatir hal ini dapat menyebabkan pemerintah daerah melakukan pengurangan jumlah guru dan tenaga media yang berstatus non-PNS atau PPPK paruh waktu akibat kesulitan mencari sumber pembiayaan.
"Kami harap Pemda dapat mempertahankan guru dan tenaga medis berstatus PPPK dan PPPK paruh waktu yang sangat dibutuhkan masyarakat. Bagi daerah dengan kondisi fiskal yang rentan dapat diberikan relaksasi batas maksimal belanja Pegawai daerah secara proporsional sesuai kebutuhan daerah," tegasnya.
Lebih lanjut Sultan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berupaya serius menjaga stabilitas pelayanan publik dasar daerah dengan tidak melakukan pengurangan jumlah Tenaga pendidik dan Tenaga Medis.
"Bagi kami pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat yang asasi. Jangan sampai daerah kekurangan SDM akibat kebijakan anggaran yang kaku," ujar Sultan.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PATRIA Agustinus Tamo Mbapa menyampaikan aspirasi terkait sejumlah isu dan persoalan aktual di daerah antara lain persoalan PPPK yang terancam berhenti bekerja atau pemutusan hubungan kerja yang terdampak persoalan efisiensi anggaran daerah.
"Kami DPP PATRIA meminta Ketua DPD RI untuk mengundang kepala daerah guna mencarikan solusi terkait persoalan PPPK. Kami siap mendukung Bapak Ketua DPD RI untuk menyelamat nasib para PPPK dan juga memajukan daerah," tegas Gustaf sapaan Agustinus.
Dalam kesempatan itu, Gustaf juga menyampaikan permintaan dan undangan resmi kepada Ketua DPD RI sebagai narasumber pada acara Pelantikan DPP PATRIA 2025-2030 dan Refleksi Nasional 2026 yang berlangsung di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jalan Gatot Subtoro No. 44 Jakarta pada Sabtu, 11 April 2026.
Kegiatan ini mengangkat tema "Sistem Politik, Ekonomi, Ekologi, Budaya, SDM dan Peran Pers Menuju Indonesia Emas 2045".
Ketua Panitia Pelantikan DPP PATRIA 2025-2030 dan Refleksi Nasional 2026, Friederich Batari menyampaikan sejumlah tokoh dan narasumber yang sudah terkonfirmasi hadir.
Menurut Friederich, kegiatan tersebut diawali dengan Misa Pelantikan DPP PATRIA dipimpin oleh Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC (Uskup Bandung) bersama sejumlah pastor/Romo.
Selanjutnya, sejumlah tokoh menjadi narasumber adalah Profesor Purnomo Yusgiantoro (Penasihat Presiden Bidang Energi/mantan Menteri ESDM/Mantan Menteri Pertahanan sekaligus Penasihat DPP PATRIA; Menteri Transmigrasi RI Dr. Iftitah Sulaiman Suryanagara; Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Dr. Afriansyah Noor; Wakil Menteri Agaria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan; Wakil Ketua MPR RI Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono; Anggota Komisi VI DPR RI/Sekjen DPP Partai Demokrat Dr. Herman Khaeron.
Selain itu, Motivator sekaligus Staf Khusus Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Merry Riyana; Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Penasihat DPP PATRIA Dr. Benny K Harman; Budayawan dan Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Prof. Dr. Romo Franz Magnis Suseno; Akademisi dari Binus University Frederikus Fios; Alumnus IPB sekaligus Alumni PMKR Cabang Bogor Titus Sarijanto; Ketua Komisi Kerasulan Awam (Komisi Kerawam) KWI Mgr. Yohanes Harun Yuwono; Senior PMKRI/mantan Ketua Presidium PP PMKRI Gaudens Wodar; Wartawan Senior/Mantan Pemimpin Redaksi Harian KOMPAS Rikard Bagun; Ketua Umum FORMAS Yohannes Handojo serta pembicara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian Kehutanan.
Lebih lanjut, Friederich menyebut dalam kegiatan refleksi nasional nanti juga menghadirkan pimpinan alumni Ormas Kelompok Cipayung.
"Kami juga masih menunggu konfirmasi dari Mensesneg dan juga Presiden Prabowo Subianto," ujar Friederich Batari.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
