Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, membeberkan pada 2025 lalu PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co menelan kerugian sebesar Rp 680 miliar.
Dony mengungkapkan maraknya gula rafinasi atau gula industri yang merembes ke pasar menjadi biang kerok kerugian tersebut. Dia menyebutkan hal ini terjadi karena importasi gula rafinasi tidak terkontrol.
“Sugar Co membukukan rugi Rp 680 miliar akibat daripada harga yang memang tidak cukup baik, akibat daripada impor gula yang tidak terkontrol,” kata Dony dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (8/4).
Dia menekankan, jika persoalan kebocoran ini terus dibiarkan, industri gula nasional akan sulit berkembang. Dengan demikian harus ada transformasi di sektor gula.
“Kita harus melakukan transformasi perubahan di dalam industri gula kita. Karena kalau tidak dilakukan perbaikan, sekelas perusahaan SGN aja harus rugi, kan apalagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Dony, sebelumnya pemerintah telah melakukan berbagai intervensi, termasuk menggelontorkan subsidi hingga Rp 1,5 triliun untuk menyerap gula dari masyarakat. Namun, langkah tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan industri.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman juga menyebut kerugian yang dialami Sugar Co dipicu oleh anomali pasar akibat rembesan gula rafinasi yang dijual sebagai gula konsumsi atau white sugar.
“Nah gara-gara yang tadi, rembesan (gula) rafinasi bisa keluar. Rembesannya kita ditangkap di Jawa Tengah, kemudian Kalimantan Selatan dan beberapa daerah lainnya, rembesan dari gula rafinasi tetapi dikategorikan dimasukkan ke pasar sebagai white sugar atau gula konsumsi, ini membahayakan,” jelasnya.
Dia juga menyoroti anjloknya harga molase atau tetes tebu, dari sebelumnya sekitar Rp 1.900 menjadi Rp 1.000 per liter. Kondisi ini semakin menekan kinerja BUMN gula, termasuk PTPN dan Sugar Co.
“Jadi harusnya semua gula PTPN laku, tetapi tidak bisa laku, kenapa? Ada rembesan gula rafinasi, sehingga solusinya adalah Bapak Presiden perintahkan larangan terbatas (lartas) dan itu sudah terbit,” ujarnya.
