SEJUMLAH negara di kawasan Eurasia pada Rabu (8/4) menyambut positif pengumuman gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran, dengan harapan kesepakatan tersebut dapat meredakan ketegangan dan membuka jalan menuju stabilitas jangka panjang.
Kementerian Luar Negeri Azerbaijan dalam pernyataannya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap upaya berbagai pihak yang terlibat dalam proses mediasi.
Baku menyebut pihaknya sangat menghargai langkah tersebut dan berharap kesepakatan ini dapat membantu menurunkan eskalasi konflik sekaligus membangun perdamaian dan stabilitas yang langgeng.
Baca juga : Staf Khusus Menag RI Terima Dialog Kerukunan dengan Pendeta Sinode GMII, Era Baru Kerukunan
"Kami menyerukan kepada para pihak untuk terlibat dalam dialog konstruktif yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada dan membangun kepercayaan bersama. Azerbaijan tetap siap untuk mendukung inisiatif yang bertujuan untuk memperkuat perdamaian, keamanan, dan kerja sama yang langgeng di kawasan ini," demikian pernyataan tersebut dikutip Anadolu, Rabu (8/4).
Dukungan serupa datang dari Ukraina. Menteri Luar Negeri Andrii Sybiha melalui platform X menyatakan bahwa Kyiv menyambut baik kesepakatan tersebut, termasuk pembukaan kembali Selat Hormuz dan peran mediasi Pakistan.
"Ketegasan Amerika berhasil. Kami percaya sudah saatnya untuk ketegasan yang cukup untuk memaksa Moskow untuk menghentikan tembakan dan mengakhiri perangnya melawan Ukraina," ujarnya.
Baca juga : Berkat Dialog, Relokasi Warga di Tesso Nilo Berjalan Damai
Sementara itu, Presiden Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, juga menyampaikan dukungannya. Dalam keterangan yang disampaikan juru bicara kepresidenan, Aibek Smadiyarov, disebutkan bahwa kesepakatan tersebut terwujud berkat itikad baik dan kebijaksanaan Presiden AS Donald Trump serta pimpinan Iran, bersama kontribusi negara-negara lain yang terlibat.
"Kepala negara menyatakan harapan akan sifat jangka panjang dari perjanjian gencatan senjata, yang bertujuan untuk mengembangkan perdagangan global dan mempromosikan kemakmuran ekonomi bagi semua negara," ujar Smadiyarov.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Tajikistan menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak dapat dicapai melalui jalur militer. Pemerintah di Dushanbe berharap negosiasi lanjutan mampu menghasilkan perdamaian yang menyeluruh dan berkelanjutan di kawasan.
"Kami percaya bahwa tidak ada solusi militer untuk konflik ini dan bahwa kelanjutannya hanya akan semakin memperburuk situasi yang sudah kompleks di Timur Tengah dan akan menyebabkan kerusakan besar bagi semua negara di kawasan tersebut," demikian pernyataan resmi tersebut, seraya menyerukan penahanan diri dan pendekatan diplomatik.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa ia sepakat untuk menangguhkan pemboman dan serangan terhadap Iran selama dua minggu, sebagai bagian dari upaya membuka ruang dialog.
Pengumuman ini disampaikan menjelang tenggat waktu yang diberikan Washington kepada Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz.
Ketegangan di kawasan meningkat sejak 28 Februari, ketika Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap Iran yang menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi saat itu, Ayatollah Ali Khamenei.
Sebagai respons, Iran meluncurkan serangan balasan menggunakan drone dan rudal yang menargetkan Israel serta sejumlah negara lain seperti Jordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat.
Selain itu, Teheran juga sempat membatasi lalu lintas kapal di Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital perdagangan energi global. (Fer/P-3)
