KOMISI XII DPR RI mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan langkah negosiasi cerdas dan strategis pasca gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Langkah ini dinilai krusial guna mengantisipasi ketidakpastian global yang masih tinggi serta menjaga stabilitas pasokan energi nasional.
Anggota Komisi XII DPR RI, Aqib Ardiansyah, menyatakan bahwa meski kesepakatan damai berdurasi dua pekan tersebut sempat meredakan ketegangan dan menurunkan harga minyak dunia ke bawah US$100 per barel, kondisi ini belum menjamin stabilitas jangka panjang.
“Hari ini kita bersyukur harga minyak dunia tadi pagi sudah ke angka US$94 per barel. Namun, situasi ke depan perlu kita mitigasi bersama melalui negosiasi yang tepat, khususnya oleh Pertamina, untuk memastikan pasokan energi tetap utuh,” ujar Aqib dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Migas ESDM, SKK Migas, dan BPH Migas di Jakarta, Rabu (8/4).
Baca juga : Pertamina Imbau Masyarakat Hemat Energi
Mitigasi dan Diversifikasi EnergiPolitikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengingatkan bahwa situasi pasca gencatan senjata masih sangat dinamis. Ia menekankan pentingnya memperkuat pasokan energi melalui pengembangan sumber domestik baru serta melakukan diversifikasi pasokan dari negara lain jika diperlukan.
Senada dengan Aqib, Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil. Menurut politikus PKS ini, pengawasan distribusi menjadi sangat krusial mengingat persaingan global dalam memperebutkan pasokan energi semakin ketat, terutama dari negara-negara importir besar seperti Tiongkok dan India.
Di sisi lain, Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana dari Fraksi Partai Golkar meminta BPH Migas memperketat pengawasan distribusi BBM hingga ke pelosok. “Pemerintah dikabarkan telah mengunci 95% kontrak pengadaan energi sebelum konflik. Namun, kami meminta kelancaran distribusi ini dijaga secara berkelanjutan, tidak hanya saat momen mudik Lebaran saja,” tegasnya.
Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, memastikan bahwa kondisi ketahanan energi nasional saat ini berada dalam level aman. Berdasarkan data realisasi hingga Februari 2026, konsumsi masyarakat tetap terlayani dengan baik tanpa adanya gangguan produksi dari sisi kilang.
“Stok BBM masih cukup aman untuk melayani kegiatan ekonomi masyarakat. Fluktuasi yang terjadi di lapangan masih dalam batas kendali, dan kami terus berkoordinasi dengan Pertamina Grup untuk memastikan produksi berjalan normal tanpa kendala maintenance,” pungkas Wahyudi. (E-4)
