PEMERINTAH Malaysia resmi mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH/BDR) sebagai langkah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar di kalangan aparatur negara.
Menteri Komunikasi Malaysia yang juga menjabat sebagai juru bicara pemerintah, Fahmi Fadzil, menyampaikan bahwa kebijakan ini diharapkan mampu menekan konsumsi energi, khususnya dari aktivitas perjalanan pegawai.
"Harapannya adalah untuk melihat adanya penghematan dari penggunaan bahan bakar oleh pegawai negeri," kata Menteri Komunikasi sekaligus juru bicara pemerintah Malaysia, Fahmi Fadzil, dalam konferensi pers di Putrajaya, Malaysia, Rabu (8/4).
Baca juga : Soal WFH ASN, DPRD: Pelayanan Publik Harus Prioritas
Ia menjelaskan bahwa kebijakan WFH tidak diberlakukan secara menyeluruh untuk semua sektor. Beberapa bidang penting seperti pendidikan, keamanan, kesehatan, serta sektor lain tetap diwajibkan bekerja dari kantor apabila dinilai perlu oleh Ketua Setiausaha Negara atau Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam.
"Untuk sektor komunikasi sebagai contoh, kami serahkan kepada ketua jabatan (kepala dinas) untuk melakukan penilaian," kata Fahmi.
Lebih lanjut, Fahmi menegaskan bahwa selama layanan utama tidak terganggu, pegawai negeri tetap dapat menjalankan tugasnya secara fleksibel, termasuk hanya dengan menggunakan perangkat seluler.
Baca juga : Penerapan WHF Diharapkan tidak Mengurangi Produktivitas Pegawai
"Kita bisa bekerja WFH, work from handphone. Saya percaya dalam periode BDR ini, rekan-rekan terutama dari jabatan penerangan dan beberapa yang lain, masih bisa bekerja di mana saja mereka berada," kata Fahmi.
Rencananya, implementasi kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara di Malaysia akan mulai berlaku pada 15 April 2026. Pemerintah setempat juga akan segera merilis panduan teknis pelaksanaannya.
Di sisi lain, Indonesia juga telah lebih dulu mengadopsi kebijakan serupa. Pemerintah Indonesia menerapkan sistem kerja dari rumah khusus setiap hari Jumat bagi ASN.
Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Hafid, menyebutkan bahwa penerapan WFH yang dimulai sejak 1 April 2026 merupakan bagian dari upaya transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi serta optimalisasi teknologi digital. (Ant/E-4)
