Penulis: Fityan
TVRINews – Lebanon
Ketegangan di Lebanon dan Penutupan Selat Hormuz Picu Gejolak Pasar Energi Global
Stabilitas pasar energi global kembali berada di ambang ketidakpastian setelah kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Iran, yang baru berusia hitungan jam, terancam runtuh.
Eskalasi militer di Lebanon dan blokade tanker minyak oleh Teheran di Selat Hormuz menjadi pemicu utama keretakan diplomasi yang dimediasi oleh Pakistan tersebut.
Gencatan senjata yang disepakati pada Rabu 8 April 2026, membawa angin segar bagi ekonomi dunia.
Harga minyak mentah sempat merosot tajam ke bawah level $100 per barel yang memicu reli di bursa saham global.
Namun, optimisme tersebut sirna setelah kedua belah pihak memberikan interpretasi yang bertolak belakang mengenai cakupan perdamaian.
Eskalasi di Lebanon: Titik Buta Diplomasi
Perbedaan fundamental terletak pada status Lebanon. Iran dan Pakistan menegaskan bahwa Lebanon termasuk dalam cakupan gencatan senjata.
Sebaliknya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menolak klaim tersebut. Pasukan Israel justru meluncurkan serangan udara terdahsyat sepanjang perang terhadap lebih dari 100 target di Lebanon, yang menewaskan sedikitnya 254 orang.
Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, mengutuk keras serangan tersebut sebagai tindakan yang melampaui batas nalar.
"Pertumpahan darah seperti ini, hanya beberapa jam setelah menyepakati gencatan senjata dengan Iran, sungguh sulit dipercaya. Hal ini memberikan tekanan luar biasa pada perdamaian rapuh yang sangat dibutuhkan warga sipil," ujar Turk.
Di Washington, Presiden Donald Trump menyebut konflik di Lebanon sebagai "bentrokan terpisah" yang bukan bagian dari kesepakatan. Wakil Presiden JD Vance menambahkan adanya "kesalahpahaman legitimasi" dalam negosiasi tersebut.
Blokade Selat Hormuz dan Dampak Ekonomi
Menanggapi agresi Israel, Teheran melalui kantor berita Fars mengumumkan penghentian lalu lintas tanker minyak di Selat Hormuz. Iran menuding Israel telah melakukan pelanggaran serius terhadap poin-poin kesepakatan.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyatakan dalam sebuah pernyataan tegas bahwa negosiasi bilateral menjadi tidak masuk akal dalam situasi saat ini.
"Dalam situasi seperti ini, gencatan senjata bilateral atau negosiasi adalah hal yang tidak masuk akal," tegas Ghalibaf.
Blokade ini memicu kekhawatiran baru bagi rantai pasok energi. Meskipun Iran berjanji akan membuka kembali selat selama masa gencatan senjata dua minggu, mereka tetap memberlakukan biaya lintasan sebesar $2 juta per kapal dan mewajibkan koordinasi dengan angkatan bersenjata Iran.
Lembaga pelacakan maritim global, AXSMarine, mencatat bahwa aktivitas lalu lintas laut masih sangat minim.
"Kecil kemungkinan kita akan melihat arus kapal yang melonjak tiba-tiba mengingat persyaratan Iran bahwa izin lintas harus disetujui oleh angkatan bersenjatanya. Ini bukan lagi selat yang terbuka secara bebas," tulis AXSMarine
Masa Depan Perundingan
Gedung Putih terus berupaya meredam spekulasi kegagalan perdamaian. Sekretaris Pers Karoline Leavitt mengonfirmasi bahwa tim negosiasi AS yang dipimpin oleh JD Vance, Steve Witkoff, dan Jared Kushner akan tetap berangkat ke Islamabad, Pakistan, untuk memulai pembicaraan lanjutan pada akhir pekan ini.
Namun, di dalam negeri, Netanyahu menghadapi tekanan politik hebat. Pemimpin oposisi Yair Lapid mengkritik kebijakan tersebut sebagai "bencana diplomatik" yang mengikis kepercayaan antara Israel dan Amerika Serikat.
Di sisi militer, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth memperingatkan bahwa jika Iran tidak menyetujui penghancuran cadangan uranium yang diperkaya tinggi (HEU), pasukan AS siap untuk mengambil tindakan paksa.
Senada dengan itu, Ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Dan Caine, menegaskan: "Gencatan senjata hanyalah sebuah jeda. Pasukan gabungan tetap siaga jika diperintahkan untuk kembali bertempur."
Kini, perhatian dunia tertuju pada pertemuan di Islamabad hari Sabtu 11 April mendatang. Keberhasilan negosiasi tersebut akan menjadi penentu apakah ekonomi global dapat bernapas lega atau justru terjerumus ke dalam krisis energi yang lebih dalam.
Editor: Redaktur TVRINews
