Dadan juga meluruskan kembali bahwa pengadaan motor listrik ini sudah masuk dalam perencanaan di anggaran tahun 2025.
IDXChannel - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pengadaan motor listrik untuk menunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan fokus didistribusikan ke SPPG yang berada di daerah yang sulit.
"Iya akan kita distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG terutama untuk di daerah daerah yang sulit," kata Dadan, Kamis (9/4/2026).
Hal ini disampaikan Dadan menanggapi kritikan masyarakat ihwal urgensi daripada pengadaan motor listrik ini. Dia menyampaikan bahwa program MBG, tidak hanya disalurkan ke daerah-daerah yang mudah diakses saja, tapi juga daerah yang memiliki medan yang sangat berat.
"Ya program ini kan menjangkau daerah daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional," katanya.
Dia juga meluruskan kembali bahwa pengadaan motor listrik ini sudah masuk dalam perencanaan di anggaran tahun 2025 lalu. Di mana, saat itu target realisasi pengadaan motor listrik ini sebanyak 24.400 unit.
"Dan realisasinya dari target 24.400 itu hanya bisa kita realisasikan 21.800-an dan sudah masuk ke dalam anggaran 2025," katanya.
Sementara itu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk pengadaan motor listrik bagi BGN pada tahun anggaran 2026.
Purbaya mengungkapkan jika terdapat unit motor yang baru tiba saat ini, hal tersebut merupakan hasil pengadaan dari tahun anggaran sebelumnya yang sudah terlanjur dibayarkan.
"Anggaran tahun lalu mestinya, tahun ini nggak ada. Ya, tahun 2025, tahun ini kita pastiin nggak ada itu, mungkin keburu lewat tuh, abis itu kita berhentiin," kata Purbaya.
Purbaya menjelaskan dirinya telah melakukan pengecekan kembali dan memastikan pos anggaran untuk kendaraan operasional tersebut telah dipangkas. Namun, dia tidak merinci apakah Presiden Prabowo Subianto mengetahui detail pemotongan anggaran tersebut secara spesifik.
"Kita pantau belakangan jadi dipotong, abis itu dipotong kalau nggak salah. Saya harus nanya Dirjen Anggaran lagi. Saya nggak tahu, yang jelas dipotong," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
