KOMISI Nasional (Komnas) Haji mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menunjukkan keseriusan tinggi dalam membenahi tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Hal tersebut disampaikan menyusul berbagai kebijakan dan arahan strategis Presiden dalam Rapat Kerja Pemerintah bersama anggota Kabinet Merah Putih pada 8 April 2026.
Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj menilai bahwa perhatian Presiden terhadap sektor haji tidak hanya bersifat normatif, tetapi diwujudkan melalui langkah konkret yang menyentuh berbagai aspek krusial penyelenggaraan haji.
"Presiden menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk membenahi tata kelola haji secara menyeluruh. Ini bukan hanya soal pelayanan, tetapi juga efisiensi, keberpihakan kepada jemaah, dan keberanian mengambil terobosan yang selama ini tertunda," kata Mustolih dalam keterangannya, Kamis (9/4).
Baca juga : Harga Avtur Melonjak, Presiden Prabowo Minta Kenaikan Biaya Haji Tak Bebani Jemaah
Dalam rapat tersebut, Presiden menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari penurunan ongkos haji, pemangkasan masa tunggu, hingga penguatan infrastruktur pendukung di Arab Saudi.
Pada penyelenggaraan haji 2026, ongkos haji berhasil ditekan rata-rata sebesar Rp2 juta per jemaah dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi di tengah gejolak harga energi global akibat ketegangan di Timur Tengah. Presiden juga menegaskan komitmennya untuk tidak membebani jemaah dengan biaya tambahan.
Selain itu, masa antrean jemaah haji yang sebelumnya panjang kini berhasil dipangkas menjadi sekitar 26 tahun dan ditargetkan terus berkurang ke depan.
Baca juga : Prabowo Tegaskan tak Ada Kenaikan Biaya Haji 2026
Presiden juga mendorong pembangunan terminal khusus jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Bahkan, rencana tersebut telah dikomunikasikan langsung dengan pemerintah Saudi sebagai bagian dari upaya memperlancar mobilitas jemaah.
Selama ini, jemaah haji Indonesia mendarat di dua bandara utama, yakni King Abdulaziz International Airport di Jeddah yang berjarak sekitar 90 km dari Makkah, serta Prince Mohammad bin Abdulaziz International Airport di Madinah yang berjarak sekitar 450 km dari Makkah. Kehadiran terminal khusus dinilai akan mempercepat dan mempermudah mobilitas ratusan ribu jemaah Indonesia.
Di sektor transportasi udara, Presiden juga mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan Garuda Indonesia dan Saudia untuk menjajaki kerja sama atau joint venture. Kedua maskapai ini selama ini menjadi tulang punggung penerbangan haji.
Langkah tersebut diambil untuk mengatasi inefisiensi penerbangan, di mana pesawat kerap terbang tanpa penumpang dalam salah satu fase perjalanan, baik saat berangkat maupun pemulangan. Kondisi ini dinilai membebani biaya operasional karena tetap dikenakan biaya penuh meski kursi kosong.
"Kerja sama antar maskapai ini adalah solusi konkret untuk menekan biaya terbesar dalam penyelenggaraan haji, yakni sektor penerbangan. Ini terobosan penting yang berpotensi memecah kebuntuan yang terjadi selama puluhan tahun," ujar Mustolih.
Komnas Haji juga menilai berbagai kebijakan Presiden merupakan bagian dari langkah berkelanjutan dalam reformasi penyelenggaraan haji. Sebelumnya, pemerintah telah merealisasikan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang terpisah dari Kementerian Agama, serta memulai pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi.
Menurut Mustolih, kebijakan-kebijakan tersebut akan menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem haji Indonesia yang lebih modern, efisien, dan berorientasi pada pelayanan jemaah.
"Komnas Haji mengapresiasi keseriusan dan keberpihakan Presiden terhadap penyelenggaraan haji. Langkah-langkah strategis ini menunjukkan arah baru tata kelola haji yang lebih baik dan berkelanjutan," pungkasnya. (P-4)
