REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah sedang mengkaji skema penyelenggaraan ibadah haji tanpa antrean, dengan tetap memastikan perlindungan bagi jutaan calon haji yang telah lama menunggu.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan wacana tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan.
Baca Juga
Dunia Usaha Butuh Ketenangan dan Kepastian, Kadin Tolak Wacana Penahanan Restitusi
Gedung Putih Bantah Terima Proposal Gencatan Senjata Iran
Prof Otto: Halalbihalal Tradisi Unik Khusus Indonesia
“Sekarang Presiden berkeinginan supaya dipikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Jadi, haji yang tidak ngantre. Nah itu yang sedang kami formulasikan,” ujar Dahnil di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Ia menjelaskan antrean panjang haji di Indonesia tidak terlepas dari pengelolaan keuangan haji yang membuat jumlah pendaftar terus meningkat, sementara kuota terbatas.“Semakin banyak itu (pendaftar) semakin lama ngantre,” ujar Dahnil.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
View this post on Instagram
A post shared by Republika Online (@republikaonline)
Sebagai perbandingan, Dahnil menyebut sejumlah negara memiliki pola berbeda dalam pengelolaan haji. Di Malaysia, antrean panjang terjadi melalui sistem tabung haji. Sementara itu, di beberapa negara lain seperti India, kata dia, skema antrean tidak sepanjang di Indonesia.
Pemerintah, kata dia, tengah mengkaji kemungkinan penerapan model yang lebih fleksibel, menyerupai sistem pembelian tiket langsung/perebutan tiket sesuai kuota yang diberikan Arab Saudi.
“Jadi kita dikasih kuota oleh Arab Saudi 200 ribu. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa. Kemudian nanti nggak perlu ngantre. Jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat, itu yang berangkat,” kata dia.
Antrean jamaah calon haji (Calhaj) Kloter 1 Embarkasi sebelum pemeriksaan barang bawaan di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (24/5/2023). - (Republika/Wihdan Hidayat)
