Sambas: Sinergisitas para dai dalam mendukung pembangunan kawasan perbatasan negara dinilai penting. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, menegaskan peran dai tidak terbatas pada pembinaan keagamaan, tetapi perlu diperluas untuk mendorong kemandirian masyarakat.
Wamendagri menilai dai memiliki posisi strategis sebagai penggerak sosial yang mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat, terutama di kawasan perbatasan, seperti Kabupaten Sambas
“Para dai harus ikut mendorong kemandirian ekonomi, kemandirian pangan, hingga kemandirian di berbagai sektor kehidupan masyarakat,” tegas Akhmad Wiyagus dalam Seminar Internasional dan Upgrading dai bertema “Sinergisitas Dai dalam Pembangunan di Wilayah Perbatasan Negara” yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, dikutip pada Kamis, 9 April 2026.
Dia menekankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan wilayah perbatasan sebagai prioritas pembangunan nasional melalui berbagai program strategis.
Wamendagri menjelaskan sejumlah program nasional telah dan terus digulirkan untuk mempercepat kemajuan daerah perbatasan, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Program-program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga perbatasan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Nur Kholis, yang mewakili Sekretaris BNPP RI, Komjen Makhruzi Rahman, menekankan pengelolaan perbatasan Indonesia tidak lagi bertumpu pada pendekatan keamanan semata. Dia menjelaskan Indonesia mengedepankan pendekatan ganda, yakni keamanan dan kesejahteraan (security and prosperity), sebagai fondasi pengelolaan kawasan perbatasan.
“Indonesia tidak membangun tembok di perbatasan, tetapi membangun kesejahteraan. Batas negara harus tegas dari sisi kedaulatan, namun dari sisi ekonomi, perbatasan justru harus menjadi penopang penguatan ekonomi masyarakat kedua negara,” ujar Nur Kholis.
Seminar Internasional dan Upgrading Dai bertema “Sinergitas Dai dalam Pembangunan di Wilayah Perbatasan Negara” yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. Dok. Istimewa
Menurut dia, ini esensi kebijakan perbatasan yang dikedepankan BNPP RI bersama kementerian dan lembaga terkait.
Nur Kholis memaparkan BNPP RI berperan sebagai koordinator pengelolaan batas wilayah negara yang mencakup segmen darat dan laut. Dalam konteks tersebut, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak hanya dimaknai sebagai simbol kehadiran negara, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.
Dia menambahkan paradigma pembangunan perbatasan ke depan diarahkan untuk menjadikan wilayah perbatasan tidak lagi identik dengan daerah tertinggal atau terisolasi, melainkan sebagai beranda depan negara yang maju dan sejahtera. Sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan lintas batas dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara optimal.
Bupati Sambas Satono menegaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam menyongsong kemajuan wilayah perbatasan. Menurut dia, kualitas SDM menjadi kunci agar berbagai potensi daerah dapat dikelola secara maksimal dan berkelanjutan.
“Kabupaten Sambas memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan lintas batas. Potensi ini harus didukung oleh SDM yang unggul agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Satono.
Melalui seminar internasional dan upgrading dai ini, BNPP RI berharap terbangun kesamaan perspektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan tokoh keagamaan dalam memandang kawasan perbatasan sebagai ruang strategis pembangunan nasional.
Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan peran aktif para dai sebagai agen pembangunan yang turut menjaga persatuan, memperkuat kesejahteraan, dan meneguhkan nilai-nilai kebangsaan.
