Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR Novita Hardini menyoroti sejumlah isu krusial yang tengah dihadapi industri perfilman nasional.
Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja di ruang rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 8 April 2026.
Advertisement
Adapun yang disoroti Novita diantaranya; beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ganda, ketiadaan insentif promosi pariwisata melalui film oleh Pemerintah, hingga krisis jumlah layar yang dinilai sudah mencapai titik antrian panjang tidak manusiawi bagi para pelaku industri kreatif disektor perfilman.
Politikus PDIP ini menekankan, skema perpajakan saat ini sangat memberatkan pelaku industri kreatif. Menurutnya, pengenaan PPN di tingkat produksi yang kemudian bertemu lagi dengan pajak di tingkat distribusi/eksibisi menciptakan beban ganda yang menggerus margin keuntungan sineas lokal.
"Bagaimana industri film kita mau bersaing di level global jika sejak tahap produksi saja mereka sudah terbebani PPN ganda? Ini adalah disinsentif bagi kreativitas. Kita butuh reformasi kebijakan pajak yang lebih berpihak pada pertumbuhan ekosistem kreatif, bukan justru mencekiknya," kata Novita dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).
Lebih lanjut, masih kata dia, menyayangkan minimnya dukungan pemerintah dalam mengintegrasikan industri film dengan sektor pariwisata. Padahal, menurut Novita, film merupakan media promosi destinasi daerah yang paling efektif atau film induced tourism.
Dia pun mendorong adanya insentif khusus bagi rumah produksi yang mengangkat potensi daerah.
“Pertama, kebutuhan kebijakan: pemberian bantuan fiskal atau kemudahan perizinan lokasi bagi film yang mempromosikan destinasi wisata prioritas. Kedua, dampak: meningkatkan ekonomi lokal di daerah syuting sekaligus memperkuat nation branding Indonesia,” jelas Novita.
