jpnn.com, JAKARTA - Analis politik senior Boni Hargens memberikan apresiasi yang substantif terhadap kinerja Polri dalam menindak dan membongkar kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi.
Menurut Boni Hargens, Bareskrim Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan keseriusan luar biasa dalam menindak penyalahgunaan bahan bakar minyak dan LPG bersubsidi.
BACA JUGA: Bersama Anak Yatim Piatu, Boni Hargens Gelar Doa Bagi Perdamaian Dunia
"Langkah Polri ini bukan sekadar penegakan hukum konvensional, melainkan respons institusional yang cerdas terhadap kompleksitas yang sedang dihadapi Indonesia di berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan geopolitik," ujar Boni Hargens dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).
Hargens menekankan di tengah tekanan global yang makin intensif, terutama dampak konflik Timur Tengah terhadap rantai pasokan energi internasional, kemampuan institusi keamanan dalam negeri untuk merespons dengan cepat dan tepat sasaran menjadi kunci stabilitas.
BACA JUGA: Boni Hargens: Mudik Gratis Presisi dan Aman, Wujud Transformasi Polri dari Kekuasaan Menuju Pelayanan
Menurut dia, Polri berhasil memahami bahwa penyalahgunaan subsidi energi bukan isu kriminal semata, tetapi ancaman nyata terhadap ketahanan ekonomi nasional.
Hargens menilai profesionalisme Polri terus berkembang dan tidak lagi bersikap reaktif menunggu laporan masyarakat, tetapi membangun kapasitas intelijen dan investigasi yang mampu mengantisipasi potensi krisis sebelum eskalasi. Menurut dia, Polri telah menjadi institusi keamanan modern yang adaptif terhadap tantangan zaman.
BACA JUGA: Boni Hargens Dukung Penuh Pernyataan Dasco Soal Persatuan Nasional
"Polri menunjukkan kepekaan institusional yang tinggi. Mereka memahami bahwa masalah BBM subsidi hari ini tidak bisa dipisahkan dari konteks geopolitik global dan tekanan ekonomi yang dirasakan rakyat," tandas doktor lulusan terbaik dari Universitas Walden, Amerika Serikat, tersebut.
Hargens mengungkapkan ribuan barang bukti berhasil diamankan, mencakup tabung LPG 3 kilogram yang disalahgunakan, alat konversi ilegal, kendaraan tangki BBM bersubsidi yang dimodifikasi, serta dokumen transaksi jaringan penyelundupan. Setiap barang bukti, kata dia, menjadi keping penting dalam membongkar mata rantai kejahatan yang terorganisir dan merugikan keuangan negara secara masif.
"Yang lebih mengejutkan adalah kompleksitas jaringan yang terungkap. Para pelaku bukan sekadar individu oportunistik, melainkan kelompok terorganisir yang telah membangun sistem distribusi ilegal paralel. Mereka memanfaatkan celah pengawasan distribusi untuk mengalihkan subsidi yang semestinya dinikmati masyarakat kecil ke tangan pihak-pihak yang tidak berhak, termasuk industri berskala besar dan pelaku bisnis yang mampu membayar harga non-subsidi," ujarnya.
Hargens juga mengapresiasi Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang tegas yang menyatakan akan menindak siapapun pelaku penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi.
Menurut Boni, pernyataan Kapolri 'Siapapun pelakunya, pasti ditindak', bukan sekadar retorika, melainkan cerminan dari transformasi institusional Polri yang menempatkan penegakan hukum tanpa pandang bulu sebagai prinsip utama.
"Kapolri telah membangun budaya proaktif di lingkungan Bareskrim Polri, mendorong satuan-satuan di daerah untuk tidak menunggu laporan, melainkan aktif melakukan penyelidikan dan operasi intelijen untuk membongkar jaringan penyalahgunaan subsidi sebelum kerugian negara semakin membesar," tutur dia.
"Pendekatan ini terbukti efektif. Dengan membangun koordinasi lintas instansi — termasuk dengan BPH Migas, Kementerian ESDM, dan Pertamina, Polri mampu mengidentifikasi anomali distribusi yang menjadi petunjuk awal keberadaan jaringan ilegal. Sinergi kelembagaan ini menjadi kekuatan baru dalam pemberantasan kejahatan energi bersubsidi," kata Hargens menambahkan.
Modus Operandi: Bagaimana Jaringan Ilegal Beroperasi
Lebih lanjut, Hargens menegaskan, memahami cara kerja jaringan penyalahgunaan subsidi BBM dan LPG adalah kunci untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa. Polri, kata dia, telah memetakan sejumlah modus operandi yang digunakan para pelaku untuk mengeksploitasi celah dalam sistem distribusi subsidi nasional.
Pertama, kata Boni, pengoplosan & konversi ilegal, yakni tabung LPG 3 kg bersubsidi diisi ulang ke tabung berukuran lebih besar untuk dijual dengan harga pasar.
Alat konversi ilegal digunakan untuk menghindari deteksi sistem distribusi resmi Pertamina.
"Kedua, pengalihan BBM solar bersubsidi. Kendaraan tangki dimodifikasi dengan tangki tersembunyi untuk mengangkut BBM solar bersubsidi ke industri dan pabrik besar yang seharusnya membeli BBM non-subsidi. Selisih harga menjadi keuntungan gelap pelaku," beber dia.
Ketiga, pemalsuan dokumen distribusi.
Menurut Hargens, jaringan membuat dokumen pengiriman palsu untuk memuluskan alur distribusi ilegal. Surat jalan, nota pembelian, hingga identitas konsumen dipalsukan secara sistematis untuk mengelabui petugas pengawas.
"Keempat, kolusi dengan oknum internal. Sebagian kasus melibatkan oknum di agen distribusi resmi yang bersekongkol untuk memanipulasi kuota dan laporan distribusi, memungkinkan kelebihan alokasi subsidi dijual ke pasar gelap," pungkas Hargens.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
