Kisah miris muncul dari hasil pemeriksaan kesehatan di ruang pertemuan Rumah Sakit St Elisabeth, Desa Lela, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Pada awal tahun 2026, dari 164 warga yang diperiksa, ditemukan hanya 18,9 persen yang memiliki tekanan darah normal.
Selain itu, sebanyak 55,5 persen warga mengalami obesitas sentral, yakni penumpukan lemak berlebih di area perut dan organ dalam. Hampir seperlima sudah berada dalam kondisi prediabetes. Sementera itu lebih dari seperempat telah menunjukkan penurunan fungsi ginjal (Kompas, 19/2/2026).
Temuan ini terasa ironis bagi sebuah desa yang subur dan berada di wilayah pesisir seperti Desa Lela. Akses terhadap hasil kebun dan laut, serta pangan segar semestinya mudah diperoleh di sini. Namun, konsumsi sehari-hari justru didominasi gula, lemak, garam, serta makanan olahan yang semakin mudah dijangkau.
Fenomena serupa juga ditemukan di berbagai wilayah lain, seperti Dieng, Bali, Banjarmasin, hingga Jayapura. Polanya serupa, penyakit tidak menular meningkat di daerah yang sejatinya memiliki aktivitas fisik tinggi dan ketersediaan pangan alami (Kompas, 19/2/2026). Pertanyaannya, apabila pangan tersedia, mengapa kualitas kesehatan bermasalah?
Secara nasional, data Food Prices and Nutrition dari World Bank menunjukkan biaya makan sehat di Indonesia terus meningkat, dari Rp 18.799 per orang per hari pada 2017 menjadi Rp 24.722 pada 2024.
Data di atas sebenarnya selaras dengan kemampuan masyarakat untuk membeli makanan sehat yang mengalami perbaikan. Persentase penduduk yang tidak mampu mengakses pangan bergizi turun dari 49,3 persen menjadi 43,5 persen dalam periode yang sama.
Kendati demikian, capaian ini belum dapat dianggap memadai dengan hanya melihat proporsi. Faktanya, pada 2024, masih terdapat sekitar 123,4 juta orang yang belum mampu membeli makanan sehat. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan keterjangkauan belum sepenuhnya teratasi.
Pertanyaan berikutnya, jika semakin banyak orang mampu membeli makanan sehat, mengapa masalah gizi tak kunjung membaik?
Pertanyaan di atas dapat dijawab mulai dengan mengamati studi terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Food Policy pada Maret 2026. Di sana muncul temuan penting tentang pola konsumsi di Indonesia.
Dalam artikel berjudul Healthy Diets are Affordable but Often Displaced by Other Foods in Indonesia, Leah Costlow bersama tim peneliti dari Michigan State University, Tufts University, dan Global Alliance for Improved Nutrition menganalisis pola konsumsi pangan di Indonesia.
Penelitian ini menggabungkan data harga ritel dari 514 lokasi yang dikumpulkan Badan Pusat Statistik berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 yang mencakup 341.802 rumah tangga. Melalui pendekatan tersebut, peneliti menghitung biaya minimum diet sehat yang memenuhi pedoman gizi nasional, lalu membandingkannya dengan pola konsumsi aktual masyarakat.
Hasilnya, pengeluaran pangan rumah tangga sebenarnya sudah mencukupi untuk memenuhi pedoman gizi nasional bagi lebih dari 98 persen penduduk. Artinya, secara ekonomi, sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki kemampuan untuk mengonsumsi makanan sehat, terutama jika memanfaatkan bahan pangan lokal dengan harga paling terjangkau.
Temuan ini lantas menantang asumsi lama yang selama ini menjadi salah satu dasar kebijakan, yakni bahwa buruknya gizi terutama disebabkan oleh kemiskinan dan keterbatasan daya beli. Jika sebagian besar masyarakat sebenarnya mampu, lalu mengapa kualitas gizi tetap rendah?
Jawabannya tak lain terletak pada pola konsumsi. Hampir seluruh rumah tangga, baik pada kelompok berpendapatan rendah maupun tinggi, mengonsumsi makanan selingan (discretionary foods) seperti camilan, minuman manis, mi instan, dan produk olahan dalam jumlah berlebih. Konsumsinya bahkan jauh melampaui batas yang dianjurkan.
Sebaliknya, konsumsi buah, sayuran, serta kacang-kacangan cenderung rendah di hampir semua kelompok pendapatan. Lebih lagi, penelitian tersebut juga mengonfirmasi bahwa pilihan konsumsi tidak sepenuhnya ditentukan oleh kebutuhan gizi.
Faktor rasa, kepraktisan, dan pengaruh sosial memiliki peran kuat. Makanan ultra-olahan dirancang dengan kombinasi gula, garam, dan lemak yang meningkatkan preferensi konsumen. Produk ini juga mudah diakses, tahan lama, dan tidak memerlukan proses pengolahan yang rumit.
Sementara itu, pemasaran produk makanan olahan berlangsung secara agresif. Sebaliknya pangan segar relatif tidak mendapatkan dukungan promosi yang seimbang. Dalam situasi seperti ini, pilihan yang tidak sehat menjadi lebih mudah dan menarik untuk dikonsumsi.
Sebagaimana terjadi di Desa Lela, sebagian warga terbiasa mengonsumsi minuman manis, merokok, serta mengandalkan makanan olahan dalam keseharian mereka. Konsumsi gula berlebihan, dan alkohol dapat dikatakan menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari (Kompas, 19/2/2026).
Pola ini menunjukkan bahwa persoalan gizi tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap pangan, tetapi juga terkait dengan kebiasaan yang terbentuk secara sosio-kultural. Tanpa dorongan untuk mengubah, pola tersebut akan cenderung bertahan.
Dampaknya tecermin dalam data kesehatan. Laporan The State of Food Security and Nutrition in the World 2025 mencatat bahwa prevalensi obesitas pada orang dewasa di Indonesia meningkat hampir dua kali lipat dalam satu dekade, dari 5,9 persen pada 2012 menjadi 11,2 persen pada 2022. Jumlahnya mencapai sekitar 21,6 juta orang dewasa.
Membengkaknya jumlah obesitas menunjukkan bahwa persoalan gizi tidak lagi hanya berkaitan dengan kekurangan, tetapi juga kelebihan konsumsi. Dalam praktiknya, kedua persoalan ini sering terjadi secara bersamaan.
Biaya kesehatan akibat pola makan seperti ini juga tidak kecil. Laporan Hidden Cost of Indonesia’s Food System yang ditulis Romauli Panggabean dan Lucentezza Napitupulu dari Koalisi Sistem Pangan Lestari dan WRI Indonesia (2025) memperkirakan total biaya tersembunyi untuk mengatasi masalah kesehatan yang muncul di Indonesia mencapai 210,7 hingga 622,3 miliar dolar AS per tahun. Angka ini setara dengan 28,5 hingga 45,4 persen dari PDB nasional tahun 2023.
Hasil berbagai laporan tersebut semakin menegaskan respons kebijakan terhadap gizi masyarakat perlu diperbarui. Selama ini, kebijakan cenderung terfokus pada persoalan keterjangkauan. Sementara mengubah preferensi masyarakat untuk menghindari makanan kadar gula tinggi dan olahan sering luput. Dengan begitu, program yang ditujukan untuk memperbaiki gizi justru berpotensi mengakibatkan masalah kesehatan di masa depan.
Ditambah lagi, langkah regulasi juga belum menunjukkan kemajuan. Kebijakan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) mengalami penundaan. Pengaturan iklan makanan ultra-olahan pun masih longgar. Produk dengan kandungan gula, garam, dan lemak tinggi tetap mudah masuk hingga ke warung-warung terpencil.
Pengalaman sejumlah negara menunjukkan regulasi dapat memberikan dampak. Di Chili dan Inggris, pembatasan pemasaran pangan tidak sehat serta kewajiban reformulasi produk mendorong perubahan perilaku industri dan konsumen. Di Meksiko, kebijakan pajak atas minuman berpemanis mendorong industri menyesuaikan komposisi produknya.
Akhirnya, persoalan gizi di Indonesia tidak lagi semata berkaitan dengan kemampuan membeli makanan sehat. Seperti hasil temuan terbaru, bagi sebagian besar masyarakat daya beli bukan hambatan utama. Yang lebih menentukan yakni lingkungan pangan pembentuk pilihan konsumsi sehari-hari.
Lingkungan pangan Indonesia saat ini cenderung mendorong konsumsi makanan ultra-olahan melalui harga yang relatif murah, kemudahan akses, dan pemasaran yang masif. Pada saat yang sama, pangan sehat sering kali kurang kompetitif dari sisi daya tarik konsumsi.
Selama kebijakan gizi masih berfokus pada keterjangkauan tanpa pembenahan regulasi, perbaikan gizi akan berjalan merangkak. Konsekuensinya, penyakit tidak menular berisiko terus meningkat apabila pola konsumsi tidak berubah. (LITBANG KOMPAS)
Serial Artikel
Gizi Masyarakat Indonesia Tercukupi
Salah satu faktor penentu kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat. Jika asupan gizi dari makanan tercukupi, maka kualitas sumber daya manusia akan meningkat.
