Perang di Timur Tengah dan tekanan geopolitik memicu kekhawatiran terhadap gangguan rantai pasok elpiji. Sebagai negara pengimpor elpiji, Indonesia mau tidak mau turut merasakan dampaknya. Meski pemerintah menepis isu kelangkaan elpiji, bayang-bayang pembengkakan harga tetap menghantui masyarakat.
Kekhawatiran ini cukup beralasan. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan, konsumsi elpiji hingga Februari 2026 melonjak hingga 1.000 metrik ton per hari, berbanding lurus dengan impor elpiji yang melambung lebih dari 3 persen. Di tengah situasi yang serba tidak pasti ini, masyarakat yang telah beralih ke kompor listrik mulai merasakan solusi nyata—sebuah rasa aman dari fluktuasi harga dan pasokan energi.
Ni Ketut Metriani (48), warga Denpasar, Bali, adalah salah satu yang telah beralih. Selama empat tahun terakhir, ia menggunakan kompor listrik bantuan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk memenuhi kebutuhan empat anggota keluarganya. Sebelumnya, ia sangat bergantung pada elpiji 3 kilogram (kg).
Bagi Metri, keberhasilan transisi ini tak lepas dari peran subsidi listrik. Saat menerima kompor, daya listrik di rumahnya dinaikkan tanpa adanya perubahan tarif. ”Dinaikkan dayanya (oleh PLN), tapi pembayarannya tetap seperti yang (daya) 450 (volt ampere/VA) sebelumnya,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Efisiensi biaya pun langsung terasa. Saat menggunakan kompor gas, Metri menghabiskan 5–6 tabung elpiji 3 kilogram (kg) per bulan dengan biaya sekitar Rp 125.000 hingga Rp 150.000 (asumsi harga Rp 25.000 per tabung). Kini, dengan kompor listrik, biayanya turun drastis. ”Kira-kira biayanya hanya setara pakai 2 tabung gas elpiji 3 kg (sekitar Rp 50.000 per bulan). Lumayan sekali turunnya, tapi itu dengan subsidi listrik,” katanya.
Kondisi harga elpiji di lapangan memang tengah fluktuatif. Di wilayah Metri tinggal, harga elpiji 3 kg telah menembus Rp 25.000 per tabung akibat kelangkaan, bahkan dilaporkan mencapai Rp 30.000 per tabung di sejumlah daerah perkampungan.
Selain hemat, kompor listrik juga menawarkan keunggulan dari segi fitur dan keamanan. Berdasarkan pengalaman pengguna, kompor ini dilengkapi fitur pengaturan waktu (timer) yang bisa mati otomatis, sehingga proses memasak menjadi lebih terkendali dan meminimalkan risiko masakan gosong meski ditinggal. Selain itu, ketiadaan api dan hilangnya risiko gas bocor membuat kompor listrik jauh lebih aman, bahkan ramah digunakan oleh anak-anak.
Manfaat serupa dirasakan oleh Dwi M (56) asal Cibubur, Depok, Jawa Barat. Keluarganya menggunakan kompor listrik untuk memanaskan makanan secara praktis di pagi hari dan memasak dalam skala kecil. ”Istilahnya, kami maunya kompor bersih,” ujarnya. Penggunaan gas elpiji 12 kg di rumahnya pun kini cukup satu tabung per bulan untuk kebutuhan memasak asisten rumah tangga.
Tidak hanya bagi rumah tangga, transisi ini juga menopang napas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lenny Desyanti (53), penjual di kantin mahasiswa Universitas Airlangga, Surabaya, beralih ke kompor listrik sejak 2017 setelah pengelola kampus melarang penggunaan gas akibat insiden kebakaran.
Kompor listrik terbukti lebih efisien untuk alur memasaknya yang mengikuti pesanan. ”Misal untuk merebus telur, kalau pakai gas butuh 8 menit. Kalau pakai listrik sekitar 4 menit sudah matang dengan bagian dalam masih creamy,” ujar Lenny.
Bebasnya biaya bahan bakar—karena listrik masih ditanggung pengelola kantin—menjadi penopang penting usahanya. Ia menggunakan tiga unit kompor berdaya 1.200 watt secara bergantian demi menyiasati sistem keamanan kompor listrik yang otomatis mati jika digunakan tanpa henti.
”Kalau pakai tabung (gas), biasanya seminggu sekali habis. Kalau lagi ramai, dua minggu bisa habis tiga tabung. Kalau listrik, sekarang masih gratis,” katanya.
Sementara itu di Ciputat, Tangerang Selatan, Andria Putri, pemilik Warung Kopi Dalu, tengah bersiap mengganti sebagian kompor gasnya ke kompor listrik. Traumatik menghadapi kelangkaan elpiji pada Februari 2025 menjadi dorongan terbesarnya. Saat itu, ia kesulitan mencari gas meski harga telah melonjak dari Rp 21.000 per tabung menjadi Rp40.000 per tabung.
”Tahun lalu parah dan rusuh. Kami kebingungan kehabisan tabung gas saat berdagang. Saat ini sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan pemakaian gas elpiji,” tegas Putri, Selasa (7/4/2026). Untuk melancarkan transisi ini, Putri rela berinvestasi memproses penambahan daya warungnya dari 1.300 VA menjadi 2.200 VA dan berburu kompor listrik komersial.
Putri menambahkan, peralihan ke kompor listrik menjadi jalan keluar untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan gas elpiji. Selama ini, warung kopinya itu memakai 6 tabung elpiji melon setiap 3 hari atau rata-rata 60 tabung gas melon per bulan. Ketergantungan yang tinggi atas gas elpiji menuai kekhawatiran jika terjadi kelangkaan gas.
Di balik segala kemudahannya, transisi energi di tingkat akar rumput bukannya tanpa hambatan. Metri mengeluhkan kompor listriknya yang telah rusak dan belum diperbaiki karena kebijakan service kini membebankan biaya ke konsumen yang bisa mencapai Rp 300.000. Hal ini memaksanya kembali menggunakan elpiji 3 kg untuk sementara waktu.
Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Rio Priambodo, membenarkan bahwa transisi energi adalah sebuah keniscayaan, namun perlu diiringi mitigasi. ”Purnajual kompor listrik masih minim informasi dan pemeliharaannya. Ini menjadi kecemasan konsumen. Pemerintah harus mendorong inklusi energi dengan memberi kemudahan akses informasi, pembiayaan, hingga kepastian tarif dan insentif,” ucapnya.
Tantangan lainnya, imbuh Rio, pengadaan kompor listrik di awal cukup mahal dibandingkan kompor biasa di pasaran, sehingga biaya di awal cukup memberatkan konsumen. Selain itu, jika ingin beralih ke kompor listrik, konsumen harus menambah daya untuk menyesuaikan listrik dengan kapasitas kompor listrik.
Tantangan di tingkat konsumen ini nyatanya berbanding lurus dengan beban berat yang dipikul negara akibat ketergantungan energi fosil. Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, mengingatkan, tingginya ketergantungan pada impor memicu kerentanan rantai pasok. Impor elpiji Indonesia sudah melebihi 80 persen dari kebutuhan nasional. Sebanyak 80 persen impor elpiji itu berasal dari Amerika Serikat, dan 20 persen dari Timur Tengah.
Harga elpiji berpacu dengan risiko eskalasi geopolitik yang sulit diprediksi. Apabila harga minyak mentah Indonesia (ICP) menyentuh 100 dollar AS, beban biaya subsidi yang ditanggung pemerintah mencapai Rp 95 triliun. Setiap kenaikan harga ICP bakal menambah beban subsidi yang digelontorkan negara, kenaikan inflasi, hingga berdampak pada kelangkaan elpiji.
Pengalihan ke sumber energi alternatif lewat elektrifikasi perlu dilakukan konsisten dan dibarengi harga yang terjangkau masyarakat. Elektrifikasi itu harus didukung kesiapan industri untuk pengadaan kompor listrik dalam negeri, sehingga harga jualnya lebih terjangkau.
”Ini momentum untuk mitigasi risiko kerentanan elpiji lewat diversifikasi energi rumah tangga secara konsisten. Elektrifikasi akan mengurangi beban subsidi,” ujar Andry, saat ditemui di Jakarta, Rabu (7/4/2026).
Dorongan untuk melepaskan diri dari jerat impor ini kian menguat di parlemen. Anggota Komisi XII DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai, konversi ke kompor induksi adalah solusi strategis demi ketahanan energi nasional.
Eddy memaparkan data yang mengkhawatirkan: pada tahun 2026, kebutuhan elpiji diperkirakan mencapai 8,2 juta kiloliter, dengan sekitar 75 hingga 80 persen di antaranya harus diimpor. Situasi ini menguras devisa negara sekaligus melahirkan beban subsidi yang masif.
Sebagai gambaran, biaya riil produksi elpiji 3 kg mencapai sekitar Rp 56.000 per tabung. Namun, karena harga di tingkat konsumen dijaga di kisaran Rp 20.000–Rp 23.000 per tabung, pemerintah terpaksa menanggung subsidi sekitar Rp 36.000 per tabung. ”Jadi kita sudah mengimpor dengan menghabiskan devisa, kemudian kita subsidi. Masalahnya, banyak subsidi tersebut tidak tepat sasaran,” ucap Eddy kepada Kompas, Rabu (8/4/2026).
Program konversi kompor elpiji ke kompor listrik di Indonesia sempat diuji coba oleh PLN pada 2022 di wilayah Surakarta, Jawa Tengah dan Bali. Proyek percontohan ini melibatkan penggantian kompor elpiji milik masyarakat dengan sekitar 2.000 unit kompor listrik. Kementerian ESDM saat itu mendukung penuh inisiatif tersebut karena dinilai sebagai langkah nyata untuk mengalihkan konsumsi energi dari sumber impor ke energi domestik guna memperkuat ketahanan energi nasional.
Namun, penerapan program ini secara luas akhirnya ditunda pada tahun yang sama karena masih memerlukan evaluasi mendalam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, kebijakan tersebut belum resmi diberlakukan karena anggaran pelaksanaannya belum dibahas maupun disetujui oleh DPR.
Kini, di tengah ketidakpastian harga energi global, wacana konversi kompor listrik kembali mencuat sebagai prioritas pemerintah. Mengutip laman Sekretariat Kabinet RI, Minggu (5/4/2026), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto menyatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan transisi energi untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Penggantian kompor elpiji ke listrik dipandang sebagai strategi strategis tidak hanya untuk menekan impor, tetapi juga untuk mengurangi beban subsidi energi negara.
Meskipun saat ini pemerintah belum menetapkan tenggat waktu (timeline) yang pasti dan masih berfokus pada ketersediaan energi konvensional, krisis energi global bisa menjadi momentum emas. Ketika kebutuhan impor energi kelak lebih terkendali, kebijakan transisi elektrifikasi ini siap menjadi landasan kokoh untuk melepaskan Indonesia dari belenggu elpiji impor.
