Transisi Energi Indonesia Didesak Lebih Adil, Suara Warga Terdampak Menguat dari Tiga Provinsi

Kapal nelayan yang lama terbengkalai di area PLTU Cirebon-1. (Sumber: Istimewa)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Desakan agar transisi energi Indonesia berjalan lebih adil dan transparan semakin menguat. Aspirasi itu datang dari masyarakat terdampak proyek energi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jawa Barat yang menilai percepatan energi bersih tidak boleh hanya berorientasi pada target angka emisi.

Seruan tersebut mengemuka dalam rangkaian lokakarya transisi energi berkeadilan di tiga daerah yang berlangsung di Jakarta, Kamis (9/4/2026). Warga menekankan bahwa perubahan menuju energi bersih harus melibatkan masyarakat sejak awal serta mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh.

Isu transisi energi kembali menjadi sorotan di tengah ancaman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akibat dinamika geopolitik global. Di sisi lain, kebijakan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang belum berjalan sesuai rencana dinilai memperlambat agenda energi nasional.

Baca Juga: Prabowo Tunjuk Bahlil Lahadalia Jadi Satgas Percepatan Transisi Energi

Padahal, sektor energi merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar secara global. Batu bara diproyeksikan masih menjadi sumber listrik dominan hingga 2030. Indonesia sendiri telah menetapkan komitmen penurunan emisi melalui target Nationally Determined Contribution (NDC) serta Net Zero Emission pada 2060.

Namun, implementasi di lapangan dinilai masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama terkait pelibatan masyarakat terdampak proyek energi baru terbarukan (EBT).

Dalam siaran pers yang diterima Kompas.tv, di Sumatera Utara, penelitian Yayasan Srikandi Lestari menunjukkan 70 persen warga di sekitar PLTU Pangkalan Susu telah memahami dampak pembakaran batu bara. Direktur Yayasan Srikandi Lestari, Sumiati Surbakti, menyebut narasi bahwa energi bersih mahal masih menjadi tantangan besar.

Ia menekankan pentingnya program pemulihan lingkungan yang jelas dan kompensasi yang adil bagi masyarakat jika kebijakan pensiun dini PLTU benar-benar dijalankan.

Menurutnya, proses transisi energi berkaitan erat dengan masa depan generasi mendatang sehingga keadilan bagi masyarakat terdampak harus menjadi prioritas.

Baca Juga: 17 Tahun PT SMI: Perkuat Peran Pembiayaan Infrastruktur dan Transisi Energi Nasional

Penulis : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV