Penulis: Ricardo Julio
TVRINews, Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kemajuan riset dan inovasi nasional harus diiringi dengan penguatan integritas pimpinan. Hal ini disampaikan di tengah kompleksitas risiko korupsi yang kian meningkat dalam kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional Berintegritas (PAKU Integritas BRIN) di Kantor Pusat BRIN, Jakarta.
KPK mengingatkan bahwa besarnya diskresi dan kewenangan dalam sektor riset membuka potensi konflik kepentingan yang dapat berujung pada kerugian negara. Peringatan ini sejalan dengan penurunan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) BRIN dari 82,29 pada 2025 menjadi 74,32 pada 2026, yang menempatkan BRIN dalam kategori waspada.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menekankan bahwa integritas pemimpin merupakan penentu utama kredibilitas sebuah organisasi riset. Ia menilai pencegahan korupsi di lingkungan BRIN adalah investasi tata kelola jangka panjang yang jauh lebih berharga daripada sekadar kepatuhan administratif.
“Di institusi yang berbasis riset seperti BRIN, integritas bukan sekadar nilai moral, tetapi sebuah pondasi kredibilitas ilmu pengetahuan,” ucap Ibnu dalam keterangannya pada Jumat, 10 April 2026.
Ibnu juga menyoroti tantangan besar dalam membangun budaya antikorupsi, yakni adanya lingkungan yang masih menormalisasi pelanggaran kecil atau benturan kepentingan. KPK mendorong pimpinan BRIN untuk menjadi teladan nyata agar perilaku antikorupsi menjadi budaya kerja, bukan sekadar kewajiban.
Sementara itu, Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian, menekankan bahwa integritas sering kali dipandang sederhana, namun menjadi tantangan besar dalam praktiknya. Menurutnya, integritas tidak diuji saat ada pengawasan, melainkan ketika terdapat peluang untuk menyimpang.
Ia menegaskan BRIN harus menjaga komitmen untuk tetap berada pada jalur yang benar sebagai institusi strategis. BRIN tidak hanya dituntut unggul dalam menghasilkan pengetahuan dan teknologi, tetapi juga menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai integritas.
“Kita memiliki kesempatan untuk menyimpang, namun kita memilih tetap lurus sebagai institusi yang mengemban peran strategis dalam riset dan inovasi nasional. Lebih penting menjaga kredibilitas ilmu pengetahuan, sebab pada akhirnya kualitas riset tidak sekadar ditentukan oleh metodologi, melainkan kejujuran dan objektivitas,” tutur Amarulla.
Kegiatan PAKU Integritas ini diikuti oleh 153 pimpinan BRIN, mulai dari tingkat madya, pratama, hingga kepala organisasi dan pusat riset. Para pimpinan tersebut dinilai sebagai aktor kunci dalam mengambil kebijakan strategis, mengelola anggaran riset, serta menentukan arah integritas organisasi di masa depan.
Editor: Redaksi TVRINews
