Iran menyoroti kasus dugaan korupsi yang menjerat sosok dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Teheran menyebut bahwa sang politikus akan lebih cepat masuk jeruji besi berkat gencatan senjata dari Iran dan Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi mengatakan bahwa pihaknya tengah mengawasi kasus dugaan korupsi yang menjerat sosok dari Netanyahu. Sidang kasus tersebut diketahui akan dilanjutkan pada Minggui (12/4).
Baca Juga: Berkat Negosiasi Iran-Amerika Serikat, Sidang Dugaan Korupsi Netanyahu Kembali Digelar di Israel
Menurut Araghchi, berlanjutnya sidang kasus dugaan korupsi itu tidak terlepas dari gencatan senjata yang diberlakukan oleh Iran dan Amerika Serikat. Berkat berhentinya serangan antara kedua pihak, pengadilan kembali aktif di Israel.
“Persidangan Benjamin Netanyahu akan kembali dilanjutkan pada hari Minggu. Pemberlakuan gencatan senjata menyeluruh dalam kawasan akan mempercepat proses yang mengarah pada pemenjaraannya," kata Araghchi.
Iran sendiri telah mengirim delegasi untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan. Duta Besar Iran untuk Pakistan, Reza Amiri Moghadam menyatakan bahwa delegasinya telah tiba pada malam hari di Kamis (9/4).
Teheran mengatakan pihaknya akan melakukan negosiasi yang didasarkan pada proposal sepuluh poin yang diajukan oleh pihaknya. Dalam proposal tersebut, pihaknya menuntut jaminan bahwa tidak akan ada serangan lanjutan terhadap wilayahnya. Selain itu, mereka juga meminta penghentian serangan dari Israel ke Hezbollah di Lebanon.
Teheran juga menginginkan pencabutan seluruh sanksi internasional yang selama ini membatasi ekonominya. Sebagai imbalannya, mereka menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Namun, terdapat syarat tambahan berupa biaya sekitar US$2 juta per kapal yang melintas dalam jalur tersebut. Biaya ini rencananya akan dibagi dengan Oman.
Adapun Iran juga akan menggunakan bagian dari pendapatannya untuk membiayai rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat serangan dari Israel dan Amerika Serikat.
Sebelumnya, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu terancam masuk jeruji bisa menyusul berlanjutnya sidang dugaan kasus korupsinya di Tel Aviv.
Juru Bicara Pengadilan Israel mengatakan bahwa sidang kasus dugaan korupsi sang perdana menteri akan kembali dilanjutkan pada Minggu. Hal itu menyusul pemerintah mencabut status darurat terkait perang dengan Iran.
"Dengan dicabutnya keadaan darurat dan kembalinya sistem peradilan untuk bekerja, persidangan akan dilanjutkan seperti biasa," demikian pernyataan dari Pengadilan Israel.
Status darurat sebelumnya diberlakukan akibat serangan rudal dan drone yang memaksa penutupan sekolah dan tempat kerja di Israel. Namun, kondisi mulai stabil setelah gencatan senjata disepakati dan tidak ada serangan baru sejak dini hari. Dengan hal tersebut, sistem peradilan kini kembali beroperasi normal.
Pengadilan menyatakan persidangan akan kembali berlangsung seperti biasa, dijadwalkan antara hari Minggu-Rabu. Kasus Netanyahu sendiri telah berlangsung sejak 2020. Ia terus mengalami penundaan karena berbagai alasan.
Netanyahu diketahui menjadi perdana menteri aktif pertama yang didakwa atas kasus pidana di Israel. Ia menghadapi tuduhan penyuapan, penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan yang diajukan sejak 2019. Ia sendiri terus membantah semua tuduhan tersebut.
Baca Juga: Amerika Serikat Awasi Rencana Iran Kenakan Tarif di Selat Hormuz
Adapun Presiden Amerika Serikat, Donald Trump sebelumnya mendukung wacana pemberian pengampunan kepada Netanyahu. Namun, Presiden Israel, Isaac Herzog menyatakan proses pengampunan mengikuti prosedur hukum dan jarang diberikan saat persidangan masih berlangsung.
