Grid.ID - Beban sektor energi di Indonesia kian meningkat, terutama dari sektor transportasi yang menjadi salah satu penyumbang terbesar konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Kondisi ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga menekan keuangan negara melalui subsidi dan impor energi.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tercatat sebagai net importir BBM di sektor transportasi. Konsumsi BBM bahkan mencapai 2,5 kali lipat dari kemampuan produksi dalam negeri pada 2024.
Lonjakan konsumsi ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat. Dari 141 juta unit pada 2021, jumlah kendaraan naik menjadi sekitar 164 juta unit pada 2024.
Sepeda motor mendominasi populasi kendaraan tersebut dengan porsi mencapai lebih dari 80 persen. Dominasi ini menjadikan kendaraan roda dua sebagai kontributor utama konsumsi BBM sekaligus emisi karbon.
Data dari Dewan Energi Nasional (DEN) menjabarkan secara gamblang bahwa beban subsidi dan kompensasi BBM pun terus membengkak dalam beberapa tahun terakhir. Nilainya sempat mencapai Rp285 triliun pada 2022 sebelum turun menjadi sekitar Rp138 triliun pada 2024.
Jika ditotal sejak 2019 hingga 2024, beban subsidi dan kompensasi BBM mencapai sekitar Rp719 triliun. Angka ini bahkan melampaui penerimaan negara bukan pajak dari sektor migas pada periode yang sama, demikian yang juga dijabarkan Anggota Pemangku Kepentingan, Sripeni Inten Cahyani dalam Fokus Grup Diskusi yang berlangsung di Menara Kompas pada Rabu (8/4/2026).
“Saya pakai angka yang firm dulu, sampai di 2024. Saya melihat bahwa sebenarnya pendampingan negara atas migas itu sudah di angka 110, tetapi subsidi dan kondensasi jauh lebih besar. Ini kalau kita melihat dari mata satu sektor ya, kita bicara BBM untuk transportasi adalah bagian dari migas, kan gitu ya.”
“Lalu kemudian negara dari sektor kepentingan SDM memberikan sumbangan penerimaan negara bukan pajak, itu 110 di tahun 2024. Yang kita keluarkan, pemerintah keluarkan, beban pemerintah atas subsidi, atas impor dan kompensasi BBM transportasi, 138. Jadi tekor dari sisi ini,” ujar Anggota Pemangku Kepentingan DEN, Sripeni Inten Cahyani.
Di sisi lain, sektor transportasi juga menjadi penyumbang signifikan emisi gas rumah kaca nasional. Transportasi darat menyumbang hampir 90 persen emisi dari sektor transportasi, dengan kendaraan pribadi sebagai sumber utama.
Tingginya penggunaan kendaraan berbasis BBM juga berdampak pada kualitas udara, terutama di wilayah perkotaan. Sepeda motor menjadi salah satu sumber utama polusi udara yang langsung terpapar ke masyarakat.
Dalam kondisi ini, percepatan adopsi kendaraan listrik dinilai sebagai langkah strategis. Kendaraan listrik tidak hanya mampu menekan emisi, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor.
Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendorong transisi menuju kendaraan listrik. Mulai dari pemberian insentif, pengembangan infrastruktur, hingga penguatan industri baterai dalam negeri.
Program kendaraan listrik juga menjadi bagian dari strategi besar dekarbonisasi sektor transportasi. Targetnya adalah menurunkan emisi secara signifikan sekaligus mendukung pencapaian net zero emission pada 2060.
Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah ketergantungan pada insentif yang belum sepenuhnya berkelanjutan.
Sejumlah insentif kendaraan listrik bahkan telah berakhir pada 2025 dan tidak dilanjutkan pada 2026. Kondisi ini berpotensi memengaruhi minat masyarakat dalam beralih ke kendaraan listrik.
Ketua Umum Perwakilan Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik (Periklindo) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, tengah berupaya menggerakan lagi pemerintah untuk mendukung pemberian insentif kendaraan listrik. Sebab, merosotnya minat masyarakat juga berpengaruh pada keberlangsungan bisnis.
“Kami bertugas untuk mendorong agar pemerintah bisa segera menyesuaikan. Seperti halnya insentif. Begitu dihentikan, kita pada teriak itu dealer-dealer kita. Karena apa? Karena dia berhenti stagnan. Berapa duit yang harus berhenti di situ? Nah, customer-nya yang nunggu ini insentif dari pemerintah kapan turunnya? Ternyata nggak turun-turun.”
“Makanya kita lihat dalam satu tahun ini terjadi stagnasi yang cukup tinggi itu. Bagaimana distribusinya berjalan dengan baik ke penjualan,” papar Moeldoko.
Oleh karena itu, keberhasilan transisi energi di sektor transportasi sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan kolaborasi berbagai pihak. Kendaraan listrik diharapkan menjadi solusi utama untuk meredam beban BBM sekaligus menekan emisi nasional secara berkelanjutan. (*)
Artikel Asli
