Pantau - Wali Kota Jakarta Timur Munjirin menegaskan layanan publik di wilayahnya tetap berjalan normal meski kebijakan work from home (WFH) diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat.
Layanan Publik Tetap WFOMunjirin menyatakan sejumlah unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap bekerja dari kantor atau work from office (WFO).
"Seperti Puskesmas, pemadam kebakaran (Damkar), kemudian kelurahan dan kecamatan, itu tidak bisa WFH karena mereka memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat," ujarnya di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Jumat (10/4).
Ia menegaskan sektor pelayanan publik menjadi prioritas utama sehingga tidak dapat terganggu oleh kebijakan kerja jarak jauh.
"Ada beberapa yang tidak boleh WFH, termasuk kemudian kelurahan dan kecamatan. Itu semua memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, sehingga harus tetap berjalan," tambahnya.
Pengaturan WFH Sesuai KetentuanMunjirin menjelaskan penerapan WFH di lingkungan Pemprov DKI Jakarta telah diatur secara jelas, termasuk persentase ASN dan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dari rumah.
"WFH itu sudah ada aturan mainnya, sudah dikeluarkan di DKI Jakarta. Jadi, kita mengikuti semuanya, mulai dari persentase ASN yang boleh WFH sampai bagian mana saja yang bisa atau tidak," jelasnya.
Ia menyebut pengaturan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan optimalisasi pelayanan publik.
Sebagai informasi tambahan, sebanyak 68 ASN di Jakarta Timur menjalankan WFH dari total sekitar 680 pegawai, sementara kebijakan ini berlaku sejak 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.
