SURABAYA (Realita)— Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan rincian aliran uang Rp5,57 miliar yang diduga diterima Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dalam sidang perdana pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (10/4/2026).
Uang tersebut berasal dari pejabat, kontraktor, hingga anggota tim sukses, terutama terkait pengaturan jabatan Direktur RSUD dr. Harjono S. Ponorogo dan proyek-proyek daerah.
Baca juga: Notaris Lutfi Afandi, Buronan Penipuan Rp4,2 Miliar, Ditangkap dan Dieksekusi ke Rutan Medaeng
“Terdakwa Sugiri Sancoko menerima total Rp5,57 miliar, baik secara langsung maupun melalui Sekretaris Daerah Agus Pramono. Penerimaan tersebut berkaitan dengan jabatan dan proyek pemerintah Kabupaten Ponorogo,” ujar Jaksa KPK Martopo Budi Santoso saat membacakan dakwaan.
Dalam dakwaan bersama jaksa Andhi Ginanjar, Sugiri disebut kerap menggunakan Agus Pramono sebagai penghubung untuk memastikan loyalitas pejabat, terutama dalam proses promosi jabatan.
Perkara bermula dari jabatan Yunus Mahatma, Direktur RSUD dr. Harjono, periode 2022–2027. Jaksa menyebut Yunus memberikan total Rp800 juta agar posisinya aman dan masa jabatannya dapat diperpanjang.
Pada Oktober 2021, Sugiri dan Agus memanggil Yunus untuk membahas kursi Direktur RSUD. Agus mengusulkan Yunus, dan Sugiri menyetujui dengan syarat Yunus “tetap berada dalam kendali”.
Baca juga: Sugiri Sancoko Didakwa Terima Gratifikasi Rp5,5 Miliar dari Jabatan hingga Proyek RSUD Ponorogo
Ketegangan sempat terjadi pada awal 2025 karena Yunus dianggap tidak mendukung Sugiri di Pilkada 2024. Namun pertemuan lanjutan membuat keduanya sepakat melanjutkan hubungan. Agus menyampaikan kepada Yunus bahwa ia diminta “membantu kebutuhan Pak Bupati”.
Yunus kemudian menyiapkan Rp400 juta yang dikirim melalui asistennya, W. Niken, untuk diserahkan kepada Agus. Pada 3–4 November 2025, Sugiri disebut bahkan meminta tambahan Rp2 miliar kepada Yunus agar posisinya tidak diganti. “Permintaan uang tersebut dimaksudkan sebagai syarat agar Yunus Mahatma tetap menjabat Direktur RSUD,” kata jaksa.
Daftar Penerimaan Lain:
THR, Proyek, hingga Dana Pilkada
Jaksa KPK mencatat 28 kali penerimaan uang oleh Sugiri sepanjang 2021–2025.
Baca juga: DPRD Surabaya Akan Gelar Hearing Terkait Eksekusi Putusan Rp 104 Miliar antara Pemkot dan PT Unicomindo
Berikut sebagian yang disorot:
Rp40 juta–Rp75 juta (2021) via rekening perantara bernama Bandar
Rp25 juta THR dari Yunus (2023)
Rp50 juta dari Kepala BPKAD Sumarno (2024)
Rp200 juta dari Sugiri Heru Sangoko untuk kebutuhan Pilkada (2024)
Rp250 juta dari pungutan proyek PL dan Rp200 juta dari uang pribadi Yunus (2024)
Rp1,05 miliar dari LANA, anggota tim sukses (2024)
Rp150 juta dari Yudi, kontraktor RSUD (2024)
Rp500 juta dari Sugiri Heru Sangoko terkait rekomendasi jabatan
Rp100–Rp200 juta dalam beberapa tahap dari Yunus (2024–2025)
Rp52 juta dari Kabag Umum untuk biaya operasi anak pejabat
Pemberian dilakukan dalam berbagai bentuk: transfer bank, uang tunai, paperbag, hingga penyerahan di rumah dinas Bupati (Pringgitan).
“Semua penerimaan tersebut berhubungan langsung dengan jabatan terdakwa sebagai Bupati dan bertentangan dengan kewajiban penyelenggara negara,” ucap jaksa.
Jaksa menegaskan seluruh gratifikasi itu tidak pernah dilaporkan Sugiri kepada KPK dalam 30 hari kerja sebagaimana diatur undang-undang.
“Karena tidak dilaporkan, seluruh gratifikasi tersebut dianggap suap,” tegas Martopo.yudhi
Editor : Redaksi
