REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan penetapan harga BBM non-subsidi terbaru masih menunggu hasil evaluasi pemerintah. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia yang fluktuatif dalam beberapa waktu terakhir.
Pemerintah tengah menyelesaikan perhitungan menyeluruh sebelum mengambil keputusan terkait penyesuaian harga. Langkah tersebut ditempuh agar kebijakan yang dihasilkan tetap menjaga stabilitas energi nasional.
“Nanti kita akan menjelaskan di saat sudah melakukan penyelesaian exercise ya. Exercise sedikit lagi,” kata Menteri ESDM di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Ia belum merinci waktu pengumuman hasil evaluasi tersebut. Pemerintah memilih menuntaskan seluruh proses penghitungan sebelum menyampaikannya ke publik.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
“Tunggulah ya, nanti disampaikan,” ujar Bahlil.
Pemerintah memastikan kondisi ketahanan energi nasional tetap terjaga. Stok BBM berada di atas batas aman dengan cadangan lebih dari 20 hari, sedangkan LPG di atas 10 hari. Bahlil menyampaikan tekanan global terhadap pasokan energi mulai mereda. Kondisi ini memberi ruang bagi pemerintah untuk mengelola kebijakan energi secara lebih terukur.
“Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa masa kritis kita terhadap dinamika global untuk BBM alhamdulillah kita sudah lewati,” ujarnya.
Bahlil mengingatkan masyarakat agar menggunakan energi secara bijak. Efisiensi penggunaan BBM dan LPG dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pasokan dan konsumsi.
Dalam jangka menengah, pemerintah mendorong kebijakan strategis melalui implementasi biodiesel B50. Program ini diproyeksikan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, terutama untuk kebutuhan solar. “Ini sudah menjadi kebijakan negara, ini survival mode supaya kita tidak tergantung pada global terhadap BBM kita khususnya untuk solar,” ujar Bahlil.
Di sisi pasokan, pemerintah mulai menjalankan pengadaan minyak mentah dari sejumlah negara. Minyak tersebut akan diolah di dalam negeri guna memperkuat ketersediaan energi nasional.
