REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia (RI) Ma’ruf Amin menyampaikan perlunya masyarakat melakukan hijrah finansial ke perbankan syariah sebagai gerakan kolektif menciptakan sistem ekonomi syariah. Gerakan hijrah finansial dinilai bukan sekadar tren, tetapi sebuah keharusan sejarah.
“Ketika bicara hijrah finansial, sesungguhnya kita tidak sedang berbicara tentang sekadar perpindahan produk keuangan, kita sedang berbicara tentang perpindahan cara pandang, perpindahan sistem, bahkan perpindahan peradaban. Hijrah dari sistem yang tidak sepenuhnya berkeadilan menuju sistem yang lebih adil, lebih etis, dan lebih membawa maslahat,” kata Ma’ruf dalam agenda ‘Hijrah Finansial’ bertajuk ‘Perbankan Syariah sebagai Solusi Keuangan Inklusif dan Berkelanjutan’ yang digelar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) secara daring pada Jumat (10/4/2026).
- Perang, Minyak, dan Keuangan Syariah: Mampukah Kepemimpinan OIC Menyatukan Kepentingan Ummat?
- BCA Syariah Perkuat Kolaborasi dengan BAZNAS, Luncurkan Fitur Donasi di Aplikasi BSya
- CNAF Perkuat DPS, Jaga Kepatuhan Syariah
Ma’ruf menerangkan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sebab, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan memiliki sumber daya alam yang cukup kaya dan melimpah, baik tambang mineral, kelautan, pertanian, perkebunan, maupun berbagai aspek lainnya.
“Namun, kita juga harus jujur bahwa tingkat inklusi dan penetrasi keuangan syariah masih belum sebanding dengan potensi yang kita miliki tersebut. Ini menunjukkan adanya jarak antara kesadaran normatif dan implementasi praktis, padahal persoalan ekonomi bukan hanya persoalan angka, tapi juga persoalan nilai,” tuturnya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Lebih lanjut, Ma’ruf menuturkan pentingnya langkah hijrah finansial di era ini. Ia menyebut para ulama sudah memberikan panduan yang sangat mendalam mengenai bagaimana sistem ekonomi dibangun, dan bahwa kerusakan ekonomi adalah awal dari kerusakan sosial.
Misalnya, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa riba bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi perusak sistem muamalah dan penghancur keadilan. Al-Ghazali menegaskan ketika uang diperlakukan sebagai komoditas tanpa aktivitas riil, kerja keras akan kehilangan nilai, keadilan hilang dari transaksi, dan kesenjangan menjadi keniscayaan.
“Bukankah ini yang kita saksikan hari ini? Ekonomi yang tumbuh tinggi, tapi ketimpangan juga tinggi. Keuntungan meningkat, tapi keberkahan menurun. Maka hijrah finansial adalah upaya mengembalikan ruh keadilan dalam ekonomi,” tegasnya.
Ulama Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa Allah akan menegakkan negara yang adil meskipun kafir dan tidak akan menegakkan negara yang zalim meskipun muslim. Hal itu merupakan kaidah penting dalam kehidupan sosial saat ini, bahwa keadilan adalah syarat keberlangsungan sebuah sistem, sementara kezaliman adalah sebab dari kehancuran.
“Kita tahu bahwa riba, gharar, serta maysir adalah bentuk kezaliman dalam ekonomi, maka kita membangun keuangan syariah kita tidak sedang membangun simbol keislaman, tetapi juga sedang membangun fondasi keadilan itu sendiri,” jelasnya.
Ma’ruf melanjutkan, ulama Ibnu Khaldun juga menjelaskan ekonomi berbasis nilai sebagai fondasi peradaban, sedangkan kezaliman adalah tanda kehancuran peradaban. Ibnu Khaldun turut menegaskan aktivitas ekonomi harus berbasis kerja nyata, dan bahwa kekayaan tidak boleh diperoleh tanpa kontribusi produktif.
“Apa yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun berabad-abad yang lalu, hari ini kita kenal sebagai ekonomi riil atau produktivitas, di mana semua itu sudah menjadi prinsip dalam keuangan syariah,” tegasnya.
Ulama lainnya yang dinukil Ma’ruf yakni Wahbah az-Zuhaili menekankan keuangan syariah merupakan sistem alternatif global. Sistem keuangan syariah bukan hanya untuk umat Islam, tetapi merupakan solusi universal bagi krisis ekonomi modern. Az-Zuhaili berpandangan krisis finansial global banyak dipicu oleh spekulasi berlebihan, instrumen derivatif tanpa underlying asset, dan ketidakjelasan akad.
“Bukankah itu yang berulang kali terjadi dalam krisis demi krisis? Maka keuangan syariah bukan sekadar pilihan ideologis, tapi juga jawaban rasional atas kegagalan sistem konvensional,” ujarnya.
Ma’ruf menjelaskan dalam Islam, ekonomi bukan sekadar aktivitas duniawi, melainkan bagian dari ibadah. Setiap transaksi akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Mengutip Imam Al-Qarafi, prinsip dasar dalam muamalah adalah mewujudkan keadilan dan menghilangkan kezaliman.
“Maka ketika kita memilih sistem keuangan syariah, pada hakikatnya kita sedang memilih nilai, memilih keberpihakan, serta memilih apakah kita ingin adil atau zalim. Sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa sistem yang zalim akan runtuh dan sistem yang adil akan bertahan,” kata Ma’ruf.
“Maka hijrah finansial bukan sekadar tren, ini adalah keharusan sejarah atau dharuriyah,” lanjutnya.
