Teheran: Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa kelancaran dan keamanan pelayaran di Selat Hormuz bergantung pada kepatuhan terhadap gencatan senjata serta koordinasi dengan angkatan bersenjata Iran.
Pernyataan tersebut disampaikan Araghchi dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun pada Kamis, 9 April 2026, yang membahas situasi kawasan setelah diumumkannya gencatan senjata dalam konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.
Mengutip Tasnim News Agency, Jumat, 10 April 2026, Araghchi mengapresiasi sikap sejumlah negara, termasuk Korea Selatan, yang mendukung penghentian perang dan pembentukan gencatan senjata.
Baca Juga :
Waktu AS dan Israel Menipis untuk Patuhi Gencatan Senjata di LebanonTerkait Selat Hormuz, ia menjelaskan bahwa jalur pelayaran dapat tetap aman jika terdapat koordinasi dengan militer Iran, dengan syarat pihak lawan mematuhi komitmen selama periode gencatan senjata serta mempertimbangkan keterbatasan teknis yang ada.
Sebagai respons, Cho Hyun menyambut baik pengumuman gencatan senjata dan penghentian permusuhan di berbagai front, serta menekankan pentingnya menghentikan serangan militer di seluruh kawasan guna mencapai stabilitas dan keamanan jangka panjang melalui negosiasi.
Kedua menteri juga membahas hubungan bilateral antara Teheran dan Seoul, termasuk kerja sama konsuler. Eskalasi konflik Perkembangan ini terjadi setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer besar terhadap Iran pada 28 Februari, yang disebut Teheran sebagai serangan tanpa provokasi dan menyebabkan korban jiwa, termasuk tokoh militer serta warga sipil.
Sebagai balasan, angkatan bersenjata Iran melancarkan serangan terhadap target Amerika Serikat dan Israel di kawasan, yang diklaim menunjukkan kemampuan respons militer Iran serta menyebabkan kerusakan signifikan pada aset lawan.
Di tengah eskalasi tersebut, mediasi Pakistan menghasilkan kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan, yang disertai rencana perundingan di Islamabad. Iran disebut mengajukan proposal 10 poin sebagai dasar negosiasi, termasuk penarikan pasukan AS dari kawasan, pencabutan sanksi, serta pengaturan kontrol atas Selat Hormuz.
Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran pada 8 April menyatakan bahwa konflik tersebut menghasilkan “kemenangan bersejarah” bagi Iran dan memaksa Amerika Serikat menerima kerangka negosiasi, termasuk jaminan non-agresi dan penghentian permusuhan.
Meski demikian, Iran menegaskan bahwa proses negosiasi tidak menandai berakhirnya konflik, melainkan perpanjangan arena persaingan ke ranah diplomasi, dengan tetap menunjukkan sikap tidak percaya terhadap Amerika Serikat.
