jpnn.com, JAKARTA - Desakan agar transisi energi di Indonesia berjalan lebih adil dan transparan menguat dari masyarakat terdampak. Mereka antara lain dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Barat.
Aspirasi itu mengemuka dalam Lokakarya Transisi Energi Berkeadilan yang digelar di tiga daerah tersebut. Warga dan sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai percepatan transisi energi tidak cukup hanya berfokus pada target penurunan emisi.
BACA JUGA: Efisiensi Energi dan Inovasi Limbah, PPLI Raih PROPER Hijau dari Kementerian LH
"Kebijakan energi juga harus inklusif, menghormati kearifan lokal, dan mengutamakan kepentingan publik," kata Direktur Yayasan Srikandi Lestari, Sumiati Surbakti, Jumat (10/4).
Dia menyebutkan, di Sumatera Utara, hasil penelitiannya menunjukkan 70 persen warga di sekitar PLTU Pangkalan Susu telah memahami dampak pembakaran batu bara. Narasi bahwa energi bersih mahal membuat agenda transisi energi kurang diminati.
BACA JUGA: Lewat Transisi Energi, Pertamina Ubah Desa Rentan Jadi Tangguh dan Mandiri
“Jika nantinya pensiun dini PLTU dijalankan dan transisi energi dilakukan, yang penting adalah adanya kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak karena semua ini berkaitan dengan masa depan anak cucu kita,” ujarnya.
Sementara di Jawa Barat, rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 disebut mendapat sambutan positif dari nelayan dan pekerja pengupas rajungan.
BACA JUGA: Panggil Menteri ESDM, Prabowo Perintahkan Percepatan Transisi Energi
Mereka menilai keberadaan fasilitas jetty pengangkutan batu bara selama ini mengganggu aktivitas melaut dan berdampak pada hasil tangkapan.
"Menurunnya hasil tangkapan rajungan membuat pendapatan masyarakat ikut tertekan," kata pengupas rajungan dari Desa Waruduwur, Indramayu, Wiwid.
Di Sumatera Barat, persoalan transisi energi disebut bukan semata pada aspek teknologi, melainkan juga pada tata kelola.
Direktur LBH Padang, Diki Rafiqi, menilai konflik dalam proyek energi, seperti PLTP di Gunung Talang, muncul karena minimnya keterlibatan masyarakat sejak tahap awal.
"Akibatnya, proyek energi skala besar rentan dipandang sebagai bentuk eksploitasi sumber daya alam yang mengorbankan warga," kata Diki.
Peneliti Center for Agrarian and Environmental Justice Universitas Andalas, Apriwan, mengatakan tantangan transisi energi di daerah juga dipicu oleh ketidaksinkronan antara desain kebijakan nasional yang sentralistik dengan kondisi lokal.
Dari analisis sejumlah proyek energi baru terbarukan di Sumatera Barat, Dia menemukan persoalan berupa resistensi sosial, konflik tanah ulayat, krisis kepercayaan, hingga ketimpangan distribusi manfaat ekonomi.
Menurut Apriwan, kondisi tersebut tidak seharusnya dibaca sebagai penolakan terhadap transisi energi, melainkan sebagai sinyal adanya kesenjangan keadilan dalam tata kelola energi.
"Transisi energi yang adil perlu mengintegrasikan kerangka global dengan nilai-nilai lokal, seperti Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, serta Salingka Nagari," ucap Apriwan.
Sementara itu, Onrizal dari Green Justice Indonesia menyebut transisi energi berkeadilan di Sumatera Utara bukan hanya mandat nasional, tetapi juga peluang strategis untuk membangun ekonomi hijau yang lebih adil sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Direktur Rhizoma, Meiki Paendong, menambahkan bahwa pensiun dini PLTU tidak boleh hanya dipahami sebagai upaya mengganti teknologi untuk menekan emisi. Menurut dia, proses tersebut juga harus memastikan keadilan bagi masyarakat yang selama ini terdampak aktivitas PLTU.
“Suara warga lokal harus menjadi bagian penting dalam setiap pengambilan kebijakan,” kata Meiki.
Isu ini mengemuka di tengah sorotan terhadap arah kebijakan energi nasional. Di satu sisi, Indonesia telah memiliki komitmen penurunan emisi melalui Nationally Determined Contribution (NDC), target Net Zero Emission 2060, serta berbagai kebijakan percepatan energi baru terbarukan.
Di sisi lain, implementasinya dinilai masih menghadapi hambatan, termasuk belum terlaksananya pensiun dini PLTU dan minimnya pelibatan masyarakat dalam sejumlah proyek energi baru terbarukan. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad
