REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR, – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar berkomitmen meningkatkan mutu layanan kesehatan dengan melakukan penataan dan penempatan tenaga profesional di puskesmas. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa langkah ini akan lebih difokuskan pada tahun 2026 di 47 puskesmas di 15 kecamatan di seluruh Kota Makassar.
Munafri menekankan bahwa upaya ini merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan kualitas layanan kesehatan yang lebih optimal, profesional, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat, baik di darat maupun di pulau. Pemkot Makassar kini tengah memasuki fase final dari seleksi terbuka untuk menetapkan kepala puskesmas definitif.
Seleksi ini penting untuk memberikan kejelasan kewenangan dan tanggung jawab kepada pimpinan fasilitas layanan kesehatan, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan secara maksimal. Munafri berharap kepala puskesmas dapat bertransformasi menjadi institusi yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap tantangan kesehatan masyarakat di Makassar.
Sebelumnya, sejak Maret 2026, sebanyak 84 peserta telah mengikuti tahapan seleksi yang mencakup tes tertulis, uji kompetensi dan keahlian, hingga wawancara. Proses ini dirancang untuk menghasilkan figur yang tepat untuk mengisi jabatan strategis di sektor kesehatan maupun pendidikan.
Munafri menegaskan bahwa kepala puskesmas tidak harus berasal dari kalangan dokter. Semua tenaga kesehatan, baik perawat, bidan, maupun profesi lainnya, memiliki hak yang sama untuk memimpin dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Langkah ini juga menjawab kebutuhan kepemimpinan definitif di tingkat puskesmas, yang selama ini lebih banyak dijabat oleh pelaksana tugas sejak 2019. Seleksi dilakukan secara transparan dan setara agar semua tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang adil dalam memimpin dan mengatur pelayanan dengan baik.
