Editorial MI: Jangan Lengah di Tengah Bara

PROSPEK perdamaian di Timur Tengah mulai tampak, tetapi seperti fatamorgana. Damai itu terlihat dekat, tapi mudah menguap sebelum benar-benar terwujud. 

Gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran sejatinya membuka ruang jeda dari eskalasi perang terbuka. Namun, dinamika di lapangan justru memperlihatkan betapa rapuhnya kesepakatan tersebut, bahkan sebelum sempat mengakar.

Perkembangan mutakhir menunjukkan kontradiksi tajam antara diplomasi dan realitas militer. Di satu sisi, Washington dan Teheran mencoba merajut jeda konflik melalui skema gencatan senjata terbatas. Di sisi lain, Israel justru meningkatkan intensitas serangan ke Libanon dengan dalih menargetkan Hizbullah. Serangan udara besar-besaran oleh zionis yang menewaskan ratusan orang itu memicu kecaman luas dan mengguncang fondasi kesepakatan yang baru saja dirintis.

Ironi semakin menguat ketika pemerintah Israel menyatakan siap membuka negosiasi dengan Libanon, tetapi secara bersamaan menegaskan operasi militer tidak akan dihentikan. Pendekatan dua muka berupa diplomasi tapi masih melakukan agresi, amat sangat kontraproduktif. Gencatan senjata diperlakukan sebagai sekadar instrumen taktis.

Di sisi lain, Iran menegaskan bahwa stabilitas kawasan tidak mungkin tercapai tanpa memasukkan Libanon dalam kerangka gencatan senjata.

Bahkan, Teheran mengancam akan menarik diri dari kesepakatan jika serangan Israel terus berlanjut. 

Perbedaan tafsir mengenai cakupan gencatan senjata, apakah hanya Iran-Israel atau juga mencakup Hizbullah di Libanon, menjadi celah serius yang berpotensi menggagalkan seluruh proses.

Situasi itu memperlihatkan satu hal mendasar, tidak ada kesepakatan damai yang dapat bertahan jika para pihak masih memelihara agenda unilateral. Gencatan senjata di Timur Tengah saat ini belum berdiri di atas fondasi kepercayaan, melainkan di atas kompromi rapuh yang sewaktu-waktu dapat runtuh oleh satu serangan atau satu pernyataan politik.

Dampak serangan Israel ke Ibu Kota Lebanon, Beirut. Foto: The New York Times

Konsekuensi dari kegagalan perdamaian itu jelas tidak akan berhenti dan terbendung di tapal batas gurun Timur Tengah. Eskalasi konflik yang tak terkendali adalah mimpi buruk paling dihindari bagi perekonomian global yang sempat mendapatkan angin segar prospek perdamaian. Kawasan Teluk, dengan jalur vital seperti Selat Hormuz, kembali berada dalam bayang-bayang gangguan. 

Bagi Indonesia, getaran gempa geopolitik Timur Tengah ini bukanlah sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Dampaknya akan memukul langsung jantung stabilitas makroekonomi dan ketahanan fiskal nasional kita. Harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah kembali berada dalam bayang-bayang risiko deviasi yang amat kencang. Pilihan untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi akan semakin berat.  Pemerintah tidak boleh sekadar menjadi penonton dari kejauhan. Antisipasi harus dilakukan sejak dini, mulai dari penguatan cadangan energi, diversifikasi sumber impor, hingga strategi fiskal untuk meredam gejolak harga. 

Di saat yang sama, diplomasi Indonesia perlu lebih aktif mendorong penyelesaian damai melalui forum internasional, menjaga posisi sebagai kekuatan penyeimbang yang konsisten menyerukan deeskalasi. Apalagi dengan gugurnya tiga prajurit TNI anggota pasukan perdamaian UNIFIL, Indonesia sudah menjadi korban langsung terjangan bom brutal peperangan di Timur Tengah.  

Dunia tidak kekurangan proposal damai. Yang menipis justru akal sehat untuk mematuhinya. Ketika gencatan senjata sekadar menjadi kosmetik diplomasi, Indonesia tidak boleh terlena. Jangan biarkan ilusi damai di seberang sana bermutasi menjadi petaka ekonomi di depan mata.