JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi Jakarta berupaya menahan lonjakan harga bahan baku plastik yang meningkat signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan harga ini dikhawatirkan berdampak pada harga makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat luas.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, pihaknya akan menjaga stabilitas harga bahan baku plastik di Jakarta sesuai arahan gubernur.
"Sesuai arahan Bapak Gubernur, kami akan coba menjaga stabilisasi harga bahan baku plastik di Jakarta," ungkap Elisabeth dalam keterangan resminya yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/4/2026).
Baca juga: Di Tengah Lonjakan Harga Plastik, WALHI Usulkan Daun Pisang dan Kertas Jadi Alternatif
Selain itu, Dinas PPKUKM juga berupaya menahan laju inflasi daerah, khususnya dari sektor pangan dan kebutuhan dasar masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pemantauan harga di tingkat pasar dan distributor agar tidak terjadi lonjakan yang tidak wajar.
Elisabeth menambahkan, PPKUKM akan berkoordinasi dengan pelaku usaha dan distributor guna menjaga ketersediaan barang di lapangan.
"Serta mengantisipasi dampak lanjutan terhadap harga makanan dan minuman, terutama yang dikonsumsi masyarakat luas," tutur dia.
Kenaikan harga plastik di Jakarta saat ini disebut telah mencapai rata-rata 30 hingga 40 persen. Lonjakan harga tersebut mulai terjadi sejak akhir Maret 2026, seiring meningkatnya konflik geopolitik di Timur Tengah.
Selama ini, bahan baku utama plastik secara global berasal dari kawasan Timur Tengah yang kaya minyak dan gas. Konflik di wilayah tersebut, termasuk penutupan Selat Hormuz, berdampak pada terganggunya pasokan dan memicu kenaikan harga.
Di sisi lain, produksi domestik belum mampu memenuhi kebutuhan bahan baku plastik secara nasional.
Baca juga: Harga Plastik Terus Naik dan Stok Langka, Pedagang Khawatir Bisnis Terancam
"Saat ini produksi domestik baru mampu memenuhi sekitar 40 persen kebutuhan bahan baku plastik nasional. Sisanya, sekitar 60 persen masih dipenuhi melalui impor," ungkap dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
