Pada akhir pekan ini di Islamabad, Pakistan, tim perunding Amerika Serikat (AS) dan Iran dijadwalkan bertemu untuk pertama kalinya dengan memanfaatkan periode gencatan senjata selama dua minggu yang disepakati kedua pihak pada 7 April.
Tim AS akan dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance. Ini merupakan kali pertama AS berunding dengan pihak asing yang dipimpin langsung oleh pejabat setingkat wakil presiden. Selain menunjukkan keseriusan AS dalam perundingan tersebut, kehadiran Vance, yang dikenal menentang serangan AS dan Israel terhadap Iran, juga memberi harapan tambahan bahwa pembahasan dapat menghasilkan perkembangan positif.
Sementara itu, tim Iran dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araqchi.
Posisi Vance tidak mudah. Selain membangun karier politiknya dengan tema anti-perang yang melibatkan pasukan AS, ia juga mewakili konstituen besar pendukung gerakan MAGA (Make America Great Again) atau America First yang semakin frustrasi dengan perkembangan konflik ini.
Bagi mereka, bukan saja Presiden Donald Trump dianggap melanggar janjinya untuk tidak membawa AS ke dalam perang baru di Timur Tengah, tetapi perang tersebut juga mulai berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama melalui kenaikan harga bahan bakar dan inflasi secara umum.
Jika konflik ini tidak segera diselesaikan, kekecewaan para pendukung setia Trump dan Partai Republik berpotensi berkembang menjadi sikap apatis, bahkan dapat mendorong sebagian dari mereka beralih mendukung kandidat Partai Demokrat dalam pemilihan legislatif mendatang.
Bagi Trump sendiri, bayangan menjadi lame-duck president menjadi kekhawatiran serius. Banyak gagasan dan kebijakan strategisnya berpotensi menghadapi hambatan besar jika Kongres dikuasai oposisi. Selain itu, ancaman investigasi, penyidikan, bahkan proses pemakzulan atas sejumlah kasus yang masih menggantung dapat kembali mengemuka. Kondisi tersebut berpotensi membuat paruh kedua masa pemerintahannya menjadi tidak efektif.
Dengan demikian, tantangan politik domestik ini dapat menjadi persoalan yang bahkan lebih besar bagi Trump dibandingkan ancaman dari Iran maupun konflik militer dengan negara tersebut.
Di sisi lain, Iran memasuki pembicaraan dengan posisi yang relatif lebih kuat. Pemerintahan teokratik Syiah yang didukung oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) terbukti tetap bertahan meskipun menghadapi tekanan militer besar dari kekuatan global dan regional.
Selain itu, Iran memperoleh tiga keuntungan strategis dari perang yang telah berlangsung selama enam minggu terakhir. Pertama, Iran secara de facto mampu mengendalikan Selat Hormuz. Kedua, reputasi Iran di kalangan negara-negara Teluk (GCC) maupun sebagian komunitas internasional meningkat. Ketiga, sebagian besar—jika tidak seluruh—program pengayaan uranium Iran dilaporkan tetap terjaga.
Ketiga faktor tersebut menjadi modal penting bagi Iran untuk memperkuat posisinya sebagai kekuatan utama di kawasan pascaperang. Namun, hal itu sangat bergantung pada kemampuan Iran untuk membangun kembali ekonomi serta infrastruktur fisik dan sosialnya yang rusak akibat konflik, yang tentu membutuhkan pembiayaan besar dalam jangka waktu panjang.
Pembalikan Posisi AsimetrisKetimpangan kekuatan militer antara Iran di satu sisi dan AS serta Israel di sisi lain semula menunjukkan posisi asimetris yang jelas dalam konflik. Namun memasuki tahap perundingan, dinamika tersebut berubah. Iran justru dinilai memiliki posisi tawar yang lebih kuat.
Iran diperkirakan akan memaksimalkan posisinya dengan mengajukan sejumlah prasyarat sebelum memasuki perundingan perdamaian yang lebih komprehensif. Dua tuntutan utama diperkirakan akan diajukan.
Pertama, gencatan senjata harus mencakup seluruh sekutu Iran, termasuk kelompok Houthi di Yaman, Hizbullah di Lebanon, serta kelompok-kelompok Syiah di Irak dan Suriah. Kedua, Iran menuntut agar aset dan kekayaan pemerintahannya yang dibekukan oleh AS dikembalikan sebelum proses perundingan perdamaian dimulai.
Jika kedua prasyarat tersebut tidak dipenuhi, Iran diperkirakan tidak akan melanjutkan pembahasan ke tahap berikutnya, yakni perundingan perdamaian yang lebih permanen.
Bagaimana dengan Israel? Negara tersebut, terutama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, diketahui tidak mendukung gencatan senjata, apalagi perundingan perdamaian antara AS dan Iran.
Namun Israel juga menyadari bahwa tanpa dukungan AS, negara itu akan kesulitan melanjutkan perang melawan Iran. Bahkan, Israel berisiko menghadapi tekanan lebih luas dari komunitas internasional yang menilai konflik tersebut memperburuk stabilitas global.
Dengan kondisi tersebut, Netanyahu dan partai-partai pendukungnya, yang juga akan menghadapi pemilu paling lambat Oktober tahun ini, kemungkinan terpaksa mendukung proses gencatan senjata yang sedang berlangsung.
Prospek Perundingan PerdamaianUntuk memahami proses perundingan ini, perlu dilihat perbedaan mendasar antara posisi awal kedua pihak. Perbedaan tersebut dapat diringkas dalam beberapa poin utama.
Pertama, Iran tidak bersedia melepaskan haknya untuk mengembangkan teknologi nuklir, sementara AS menuntut agar Iran menghentikan program pengayaan uranium serta tidak mengembangkan senjata nuklir.
Kedua, Iran menuntut pencabutan seluruh sanksi dan embargo yang diberlakukan terhadap negara tersebut. Sebaliknya, AS hanya menyatakan terbuka untuk mendiskusikan kemungkinan pelonggaran sanksi.
Ketiga, Iran ingin mempertahankan pengaruhnya dalam pengawasan Selat Hormuz, sedangkan AS menuntut agar jalur pelayaran strategis tersebut kembali dibuka sepenuhnya.
Keempat, Iran meminta agar AS dan Israel menghentikan seluruh serangan terhadap Iran dan sekutunya. Di sisi lain, AS menuntut agar Iran menghentikan dukungannya terhadap kelompok-kelompok sekutu di kawasan.
Dalam praktik diplomasi normal antarnegara, perbedaan posisi awal yang sangat tajam seperti ini sering dianggap sebagai non-starter, yakni kondisi yang menyulitkan dimulainya perundingan secara substantif.
Namun konflik yang terjadi saat ini juga menunjukkan berbagai perkembangan yang tidak biasa, mulai dari eskalasi konflik yang cepat, penargetan infrastruktur sipil, hingga penutupan Selat Hormuz yang sangat vital bagi perdagangan energi global. Banyak tindakan yang terjadi selama konflik ini dinilai melanggar norma, konvensi, dan hukum internasional yang berlaku.
Dalam konteks tersebut, tidak tertutup kemungkinan bahwa proses penyelesaian konflik juga akan berkembang di luar pola diplomasi yang lazim. Bahkan, hasil akhirnya dapat menjadi preseden baru yang memengaruhi perkembangan tatanan internasional di masa depan.
Dengan kompleksitas yang ada, periode gencatan senjata selama dua minggu kemungkinan tidak cukup untuk menghasilkan kerangka perundingan perdamaian yang komprehensif. Bahkan bukan tidak mungkin waktu tersebut hanya akan digunakan untuk menyepakati detail implementasi gencatan senjata itu sendiri.
Karena itu, gencatan senjata diperkirakan akan diperpanjang. Pendekatan memperpanjang batas waktu seperti ini bukan hal baru dalam gaya negosiasi Trump. Namun dinamika politik domestik di AS akan menjadi batas utama. Diperkirakan Trump menginginkan proses perundingan formal sudah dimulai paling lambat akhir April.
Dengan demikian, gencatan senjata kemungkinan hanya akan diperpanjang sekitar satu minggu setelah periode awal berakhir.
Pelemahan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi ASData inflasi Amerika Serikat untuk Maret 2026 menunjukkan tekanan harga yang cukup signifikan. Inflasi bulanan tercatat sebesar 0,9%, sementara inflasi tahunan mencapai 3,3%. Angka tersebut menjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen tertinggi dalam dua tahun terakhir, bahkan lebih tinggi dibandingkan seluruh periode tahun 2025 ketika Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal.
Faktor utama kenaikan tersebut adalah lonjakan harga energi akibat penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Indeks harga energi di AS naik 10,9% pada Maret, didorong oleh kenaikan harga bahan bakar yang mencapai 21,2%.
Kenaikan harga energi tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga pada sektor produksi. Biaya yang lebih tinggi bagi produsen barang dan jasa mulai menekan aktivitas ekonomi.
Data prakiraan Produk Domestik Bruto (PDB) terbaru dari Atlanta Federal Reserve menunjukkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi AS untuk 2026 mengalami revisi tajam. Jika pada Februari pertumbuhan diperkirakan mencapai 3%, maka dalam proyeksi April angka tersebut diturunkan menjadi hanya 1,3%.
Baca Juga: Lawan Embargo Amerika Serikat, Rusia Janji Tak Akan Tinggalkan Kuba: Mereka Adalah Prioritas
Proyeksi tersebut masih berpotensi direvisi kembali, terutama jika penutupan Selat Hormuz berlangsung lebih lama, terlepas dari cepat atau lambatnya proses perundingan perdamaian.
Dengan kata lain, dinamika inflasi dan pertumbuhan ekonomi AS, bahkan perekonomian global, sangat dipengaruhi oleh seberapa cepat jalur pelayaran di Selat Hormuz dapat dibuka kembali. Semakin lama proses perundingan berlangsung, semakin besar tekanan inflasi dan semakin lambat pertumbuhan ekonomi.
Jika kondisi ini berlangsung lebih dari satu bulan, risiko stagflasi, yakni pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah disertai inflasi tinggi, dikhawatirkan dapat terjadi. Dalam skenario tersebut, pertumbuhan ekonomi AS bisa turun di bawah 1%, sementara tekanan harga tetap tinggi.
