Badan Pengelola Investasi BPI Danantara menyebut kerugian besar yang dialami industri gula nasional berkaitan dengan regulasi impor yang dinilai belum tepat. Kondisi tersebut disebut turut menekan kinerja perusahaan gula nasional.
Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa perusahaan gula nasional SugarCo mencatat kerugian hingga Rp680 miliar. Menurutnya, salah satu persoalan utama yang menghambat pembenahan industri gula adalah kebocoran distribusi gula rafinasi ke pasar konsumsi.
“Salah satu tantangan utama adalah kebocoran gula rafinasi yang masuk ke pasar konsumsi,” ujar Dony dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu, 8 April 2026.
Ia menilai persoalan tersebut menunjukkan perlunya pembenahan regulasi yang lebih kuat, terutama terkait pengendalian impor dan distribusi gula rafinasi agar tidak merusak keseimbangan pasar gula nasional.
Di sisi lain, pemerintah bersama pelaku industri tengah menyiapkan langkah konsolidasi badan usaha milik negara (BUMN) di sektor gula. Saat ini terdapat dua entitas utama yang berperan dalam industri gula nasional.
Entitas pertama adalah SugarCo yang mengelola pabrik gula melalui PT Sinergi Gula Nusantara (SGN). Sementara entitas kedua adalah pabrik-pabrik gula yang berada di bawah naungan ID Food.
Konsolidasi dua entitas tersebut bertujuan untuk memperjelas fokus bisnis masing-masing perusahaan. Dalam rencana tersebut, SGN akan diarahkan sebagai perusahaan manufaktur berbasis agrikultur yang berfokus pada produksi gula serta komoditas tanaman lainnya.
Sementara itu, ID Food akan difokuskan pada kegiatan perdagangan dan distribusi.
Baca Juga: Danantara Sebut Sampah Nasional Menumpuk karena Iuran Rp10.000
Namun demikian, Dony menegaskan bahwa pembenahan struktur industri saja tidak cukup tanpa dukungan regulasi yang memadai. Pengendalian impor serta distribusi gula rafinasi dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas industri gula nasional.
Sebelumnya, pemerintah juga telah melakukan intervensi pasar dengan memberikan subsidi sebesar Rp1,5 triliun untuk menyerap gula dari petani. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga harga serta mendukung keberlangsungan produksi gula domestik, meski dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap kondisi pasar secara keseluruhan.
