Pemerintah terus mendorong optimalisasi transaksi mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) untuk memperkuat kerja sama keuangan multilateral sekaligus mengurangi ketergantungan pada dolar AS di tengah tren penggunaan yang terus meningkat.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menegaskan bahwa penguatan LCT menjadi langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia telah bersama-sama memajukan kerangka LCT untuk mendiversifikasi pembayaran bilateral, meningkatkan efisiensi pasar, memperdalam pasar keuangan, dan pada akhirnya mengurangi volatilitas nilai tukar sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi,” tuturnya di Jakarta, Jumat (10/4).
Dorongan ini sejalan dengan struktur perdagangan Indonesia yang dinilai memiliki potensi besar untuk memperluas penggunaan mata uang lokal, mengingat mayoritas mitra dagang berasal dari negara dengan ekonomi non-dolar.
Hal ini tercermin dari surplus perdagangan yang konsisten, mencapai sekitar USD1,27 miliar pada Februari 2026, terutama ditopang ekspor nonmigas seperti batu bara, minyak sawit, serta besi dan baja.
Pemanfaatan LCT sendiri terus menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada Januari–Februari 2026, nilai transaksi tercatat mencapai sekitar USD8,45 miliar, meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD3,21 miliar.
Jumlah pengguna juga melonjak hingga 14.621 pada Februari 2026, dengan rata-rata bulanan mencapai 16.030 pengguna.
Saat ini, implementasi LCT telah diperluas ke enam mitra utama, yaitu Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Kerja sama ini dinilai sebagai langkah penting dalam memperdalam integrasi keuangan regional.
Dalam praktiknya, LCT memungkinkan transaksi lintas negara dilakukan langsung menggunakan mata uang masing-masing tanpa bergantung pada dolar AS. Sistem ini didukung oleh sejumlah komponen utama, seperti fleksibilitas kebijakan devisa, mekanisme pengawasan, serta peran Appointed Cross Currency Dealer (ACCD).
Untuk mempercepat adopsi, pemerintah juga membentuk gugus tugas nasional yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Upaya ini ditujukan untuk memperkuat koordinasi, mendorong kebijakan, serta memperluas penggunaan LCT, khususnya dalam kegiatan ekspor-impor.
Selain itu, pemerintah berkomitmen memberikan berbagai insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha agar lebih aktif menggunakan skema ini.
“Transaksi LCT telah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam nilai, partisipasi, dan adopsi pasar,” jelas Ferry.
Baca Juga: Bank Dunia Pangkas Proyeksi Ekonomi RI Jadi 4,7%, Airlangga: Masih di Atas Global
Baca Juga: Kemenkeu Targetkan Ekonomi Kuartal I-2026 Tumbuh 5,5 Persen Lewat Belanja Cepat
Ke depan, pengembangan LCT diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari gejolak eksternal.
“Pengembangan LCT merupakan langkah konkret dan strategis menuju peningkatan efisiensi, pengurangan kerentanan eksternal, dan penguatan kerja sama keuangan multilateral. Melalui kolaborasi berkelanjutan antara Pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku bisnis, kita dapat membangun ekosistem ekonomi yang lebih tangguh, terintegrasi, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
