PCNU Surabaya mendorong penguatan sinergi antara pemerintah eksekutif dan legislatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan umat. Ajakan tersebut disampaikan dalam momentum Halal Bihalal yang digelar di Kantor HBNO, Jalan Bubutan, Surabaya pada Minggu (12/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri KH. Dzul Hilmi Rais Syuriah PCNU Surabaya, H. Masduki Toha Ketua PCNU Surabaya, Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya, dan Lilik Arijanto Sekda Kota Surabaya.
Selain itu, hadir pula Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Surabaya, perwakilan organisasi lintas agama, hingga partai politik yang memiliki kursi di DPRD Surabaya.
Dalam sambutannya, Masduki Toha mengingatkan kembali pesan pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy’ari, tentang pentingnya pengabdian dalam organisasi.
“Siapa yang mau mengurus NU maka dia santriku,” ujar Masduki mengutip pesan Hasyim Asy’ari.
Ia menegaskan bahwa NU merupakan organisasi besar yang memiliki jaringan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga sangat memahami persoalan riil di tengah masyarakat.
“NU mampu memahami permasalahan umat. Kami titipkan NU kepada panjenengan, karena yang memiliki kewenangan anggaran adalah pemerintah dan DPRD,” katanya.
Masduki menekankan pentingnya hubungan yang saling menguatkan antara organisasi masyarakat dan pemerintah, guna menciptakan solusi yang efektif terhadap berbagai persoalan sosial.
Ia menyoroti sejumlah masalah yang dinilai mendesak, mulai dari tingginya angka kriminalitas hingga ancaman terhadap generasi muda.
“Kasus pencurian kendaraan bermotor bukan lagi ratusan, tetapi mencapai ribuan. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahaya penyalahgunaan rokok elektrik yang kini mulai disusupi narkotika.
“Jika dibiarkan, masa depan generasi muda kita bisa menjadi generasi yang kehilangan arah,” ujarnya.
Sementara itu, Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyambut baik ajakan sinergi tersebut. Ia menegaskan komitmennya untuk membangun kota dengan pendekatan nilai-nilai keagamaan.
“Saya ingin menggerakkan Surabaya dengan aqidah Ahlusunnah wal Jamaah,” kata Eri.
Ia juga menyinggung program pemberdayaan pemuda di tingkat rukun warga (RW), di mana pemerintah kota mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 juta per bulan untuk pembinaan generasi muda.
“Saya berharap NU atau Ansor dapat turut mendampingi program ini,” ujarnya.
Eri bahkan menyampaikan harapannya agar pembangunan Kota Surabaya menjadi hasil kerja kolektif, bukan semata-mata dikaitkan dengan figur kepala daerah.
“Kalau anak muda ditanya siapa wali kota lalu menjawab PCNU, itu artinya kita berhasil membangun secara bersama. Namun jika jawabannya hanya nama saya, berarti pembangunan belum dilakukan secara kolektif,” ujarnya. (saf/ham)
