JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-13 Jusuf Kalla (JK) dilaporkan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI) bersama lembaga Kristen dan organisasi kemasyarakatan lain ke Polda Metro Jaya.
Pelaporan tersebut terkait pernyataan "mati syahid" yang disampaikan JK dalam sebuah ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) yang kemudian viral di media sosial.
Juru Bicara (Jubir) JK, Husain Abdullah, mengatakan pihaknya masih belum bisa memberikan respons lebih lanjut mengenai pelaporan GAMKI ke Polda Metro Jaya.
"Belum ada tanggapan karena masih kunjungan luar kota," kata Husain saat dikonfirmasi Okezone, Senin (13/4/2026).
Namun, Husain mengatakan agar pihak pelapor terlebih dahulu mengkaji secara utuh konteks pernyataan yang beredar. "Tapi sebelum melaporkan, sebaiknya mengkaji sebaik baiknya konten yang sedang viral. Karena terpotong dan diberi narasi yang melenceng dari substansinya," katanya.
Menurut Husain, inti ceramah JK pada 5 Maret itu merupakan pembelajaran tentang cara mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, merujuk pada pengalaman konflik di Poso dan Ambon.
Ia menjelaskan, JK saat itu mengungkapkan realitas sosiologis yang berkembang di tengah konflik. Kedua pihak—baik Muslim maupun Kristen—menggunakan jargon agama untuk membenarkan tindakan kekerasan.
"Inti pesan yang disampaikan Pak JK saat ceramah di UGM (5/3) adalah semacam pembelajara bagaimana mendamaikan dua pihak yang bertikai. Pak JK mengungkapkan pendapat orang orang yang bertikai pada saat kerusuhan Poso dan Ambon. Atau realitas sosiologis saat terjadi konflik. Bukan pendapat pribadi Pak JK," ujarnya.
"Realitasnya saat itu, kedua pihak yang berkonflik (Islam dan Kristen) menggunakan jargon agama untuk saling membunuh. Pemahaman mereka atau mereka beranggapan, baik yang Islam maupun yang Kristen jika membunuh lawan atau terbunuh akan masuk surga," jelas Husain.
Karena itu, kata Husain, konflik Poso dan Ambon disebut konflik bernuansa SARA, yang sulit dihentikan. Bahkan, memakan korban jiwa ribuan orang dimana sebanyak 2.000 orang tewas di Poso, sedangkan di Ambon mencapai 5.000 orang tewas.
