Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong pemanfaatan aplikasi Nyari Gawe sebagai upaya memperluas akses informasi dan peluang kerja bagi lulusan sekolah, khususnya siswa kelas 12 SMK dan SMA.
Kepala Bidang Penempatan, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Hendra Kusuma Sumantri menjelaskan, aplikasi Nyari Gawe telah diluncurkan sejak Oktober 2025 dan mendapat respons positif dari masyarakat.
"Hingga akhir Maret 2026, tercatat lebih dari 382 ribu pencari kerja telah terdaftar, dengan total lebih dari 14 ribu lowongan pekerjaan dari ratusan perusahaan yang tergabung," katanya dikutip Senin (13/4/2026).
Aplikasi ini, ungkapnya, menyediakan berbagai fitur. Seperti, pencarian lowongan kerja berbasis lokasi, pelacakan status lamaran, tes psikologi hingga analisis profil berbasis kecerdasan buatan (AI profile analysis) yang membantu pengguna mendapatkan rekomendasi pekerjaan sesuai kompetensi.
Pemerintah juga, tambahnya, terus mendorong keterlibatan perusahaan untuk bergabung dan aktif membuka lowongan serta melaporkan proses rekrutmen melalui platform tersebut."Ke depan, aplikasi Nyari Gawe akan dikembangkan menjadi platform multi-channel, termasuk berbasis website guna memudahkan perusahaan dalam mencari kandidat sesuai kebutuhan industri," terangnya.
Ia berharap, melalui optimalisasi aplikasi ini terjadi keseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja industri dengan ketersediaan lulusan di Jawa Barat.
Baca Juga
- Baru 64 Perusahaan Sediakan Lowongan Kerja di Aplikasi Nyari Gawe
- Aplikasi Nyari Gawe Pemprov Jabar Langsung Digeruduk 9.726 Pencari Kerja
- Diskominfo Jabar Siapkan Aplikasi Nyari Gawe, Lamar Kerja Tak Perlu Antre
"Sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja muda di tengah dinamika pasar kerja yang terus berkembang," pungkasnya.
Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Purwanto mengatakan aplikasi Nyari Gawe perlu dipahami dan dimanfaatkan secara optimal oleh para siswa.
"Saya minta sosialisasi ini dilakukan secara masif melalui struktur sekolah. Mulai dari kepala sekolah, wali kelas hingga Bursa Kerja Khusus (BKK)," katanya.
Selain itu, lanjutnya, monitoring juga akan dilakukan secara berkala untuk memastikan siswa benar-benar memahami penggunaan aplikasi tersebut.
"Bahkan, ada potensi sidak dari Gubernur sehingga kesiapan siswa dalam mengoperasikan aplikasi menjadi penting," tegasnya.
