JAKARTA, KOMPAS — Meski dikritik, pemerintah tetap berkukuh melatih aparatur sipil negara atau ASN untuk menjadi bagian dari komponen cadangan. Sebanyak 2.019 ASN dari 49 kementerian/lembaga diseleksi. Para ASN yang lolos akan mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran selama 1,5 bulan. Di antaranya, mereka akan diberikan pengetahuan militer seperti latihan menembak selama masa pelatihan.
Ribuan ASN yang akan mengikuti seleksi tersebut dilepas di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin (13/4/2026). Hadir dalam pelepasan itu, di antaranya, Kepala Badan Cadangan Nasional (Kabacadnas) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Letnan Jenderal Gabriel Lema serta Kepala Pusat Komponen Cadangan (Kapus Komcad) Bacadnas Kemhan Brigadir Jenderal (TNI) Hengki Yuda Setiawan.
Setelah dilepas, mereka langsung diberangkatkan menuju enam lembaga pendidikan (lemdik) untuk menjalani seleksi kompetensi jasmani, psikologi, dan mental ideologi yang dijadwalkan berlangsung hingga 17 April mendatang.
Keenam lemdik dimaksud, Puskom Belneg Badiklat Kemhan (304 orang), Rindam Jaya (302 orang), dan Pusdikkes Puskesad (505 orang). Selain itu, peserta juga disebar ke Brigif 1 Pasmar 1 (300 orang), Pusbahasa Kodiklatau (305 orang), dan Wingdik 500 Atang Sanjaya (303 orang).
Selanjutnya, ASN yang lolos seleksi akan resmi mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) yang menurut rencana, akan dibuka oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada 22 April 2026.
Dalam laporannya, Hengki Yuda Setiawan menyebutkan, usulan awal untuk menjadi bagian dari Komponen Cadangan (Komcad) dari 48 instansi, sebanyak 2.205 ASN. Namun, hanya 2.115 peserta yang lanjut mengikuti tahap pemeriksaan kesehatan.
”Yang lulus ke seleksi selanjutnya berjumlah 2.019 orang, sementara yang tidak lulus 96 orang,” ujarnya.
Gabriel Lema menyampaikan, ASN merupakan potensi strategis yang menjadi kekuatan terbesar dalam sistem pertahanan negara. Kolaborasi antar-kementerian dalam pembentukan Komcad menjadi langkah nyata menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
”Dalam kondisi apa pun, baik negara dalam kondisi aman, damai, ataupun dalam kondisi tertentu, secara bersama jiwa bela negara yang mendasar ini sudah dalam satu frekuensi, walaupun dengan porsi tanggung jawab profesi berbeda. Ini yang paling utama,” ujar Gabriel.
Dalam kondisi apa pun, baik negara dalam kondisi aman, damai, ataupun dalam kondisi tertentu, secara bersama jiwa bela negara yang mendasar ini sudah dalam satu frekuensi, walaupun dengan porsi tanggung jawab profesi berbeda. Ini yang paling utama.
Menurut Gabriel, kurikulum saat Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dirancang tidak hanya berfokus pada kedisiplinan dan jiwa korsa, melainkan juga pada ketahanan mental serta kemampuan memecahkan masalah. Peserta didorong agar tidak menanggapi suatu persoalan hanya dari sudut pandang pribadi, melainkan lewat kolaborasi antarkelompok atau antarkementerian.
Selain itu, kurikulum pelatihan bagi ASN juga tetap menyertakan pengetahuan dasar yang bernuansa militer secara terbatas. Pengenalan pada kegiatan kemiliteran tersebut bertujuan untuk memastikan setiap instruksi dapat dijalankan bersama-sama dalam sebuah kesatuan.
”Pengetahuan senjata juga demikian, karena mereka nanti harus melaksanakan latihan menembak terbatas. Kegiatan-kegiatan yang lebih condong ke militer ini untuk menjamin bagaimana suatu command (perintah) yang diterima itu dijawab secara kolaboratif di dalam suatu sistem dan komunitas bersama,” tutur Gabriel.
Salah satu calon Komcad ASN, Maulidia Fatima Latifa Nisa (24), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Kementerian Ekonomi Kreatif, mengaku antusias untuk mengikuti Latsarmil. Perempuan asal Indramayu itu menganggap program Komcad sebagai kesempatan sekali seumur hidup.
”Apalagi saya suka aktivitas outdoor dan naik gunung, jadi pas ada kegiatan ini saya senang ikut. Harapannya bisa lebih tangguh, apalagi untuk hidup di Jakarta, lebih disiplin, dan tepat waktu,” tuturnya sebelum berangkat menjalani seleksi di Pusbahasa Kodiklatau, Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Terkait pekerjaannya, Maulidia mengaku sudah melimpahkan tugasnya sejak sebulan lalu. Ia pun sudah menyiapkan bahan-bahan kerja agar tugasnya dapat dilanjutkan oleh rekan sekantornya. Keluarga pun disebutnya sudah mendukung, meski ibunya sempat khawatir hingga tidak bisa tidur. Akan tetapi, ayahnya sangat mendukung langkahnya.
Selain Maulidia, motivasi untuk meningkatkan kedisiplinan kerja juga diungkapkan oleh Suherlan Maulana (35), ASN Kementerian Sosial dari Kabupaten Sukabumi. Ia mendaftarkan diri karena merasa program Latsarmil Komcad menarik untuk membentuk pribadi yang lebih disiplin di dunia kerja.
”Harapannya kembali bertugas ke tempat kerja bisa lebih disiplin dan melaksanakan tugas lebih tepat lagi,” ucap Suherlan.
Ia memastikan keikutsertaannya tidak mengganggu pelayanan publik karena pekerjaannya telah diurus oleh tim rekannya di daerah. Selain mendapat surat tugas resmi dari kementerian, Suherlan yang sudah berkeluarga ini juga telah mengantongi dukungan penuh dari istri dan keluarganya untuk mengikuti Latsarmil Komcad.
Rencana mengikutsertakan ASN untuk menjadi bagian dari Komcad sudah dikemukakan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, akhir Januari 2026. Sejak rencana itu mencuat, lantas muncul kritik dari sejumlah pihak.
Guru Besar Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Pramusinto, misalnya, sempat menyoroti lekatnya kultur komando dan komcad yang terkesan militeristik. Dalam hal ini, wacana pelatihan justru berkebalikan dengan semangat pelayanan publik. Sebagai tugas utamanya, ASN diharuskan menekankan aspek demokratis dalam layanan publik yang diberikan.
”Kultur komando beda dengan kultur pelayanan. ASN harus mengutamakan pelayanan publik yang demokratis. Ketika warga tidak puas dengan pelayanan, mereka punya ruang untuk mengadu. Itulah demokrasi dalam pelayanan publik,” kata Agus.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid bahkan melihat pelibatan ASN dalam Komcad mengindikasikan terjadinya militerisasi dalam ranah sipil yang berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM). Ia mengingatkan, pemisahan antara sipil dan militer telah diamanatkan oleh Reformasi 1998.
Lebih lanjut, ia mengkhawatirkan jika komcad bakal menanamkan kultur kekerasan dalam birokrasi dan masyarakat. Alih-alih melebarkan kultur itu, seharusnya pemerintah meningkatkan profesionalitas prajurit. ”Negara seharusnya fokus memperkuat tentara profesional pada tubuh TNI. Bukan menciptakan pelatihan militer yang berisiko menimbulkan gesekan sosial di tengah masyarakat,” kata Usman.
