Bisnis.com, JAKARTA — Skema atap surya dan power wheeling dinilai dapat menjadi instrumen utama untuk mendukung target pengembangan energi surya 100 gigawatt (GW) pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu singkat.
Melalui kedua skema tersebut, pemerintah tidak perlu membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun menambah utang. Pengembangan atap surya oleh rumah tangga dan penerapan power wheeling di sektor industri dinilai dapat mendorong partisipasi masyarakat dan swasta.
“Proyek energi surya 100 GW membutuhkan investasi yang besar, tetapi bisa dipercepat lewat pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mengembangkan atap surya dan power wheeling. Skema ini tidak hanya membuka peluang pendapatan baru bagi PLN, tetapi juga memberikan kepastian suplai listrik hijau bagi perusahaan multinasional yang memiliki target penurunan emisi,” ujar Adila Isfandiari, Lead Researcher Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain) dalam keterangan, Senin (13/4/2026).
Hingga akhir 2025, bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional mencapai 15,75% dengan total kapasitas pembangkit sebesar 15.630 megawatt (MW), sementara energi fosil masih mendominasi sekitar 85%.
Untuk mencapai target 100 GW dalam dua tahun, Indonesia perlu meningkatkan laju penambahan kapasitas EBT secara signifikan dibandingkan tren historis yang rata-rata berada di angka 1.025 MW per tahun dalam lima tahun terakhir.
Percepatan pengembangan EBT dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi di tengah ketidakpastian global.
Baca Juga
- Menyenggol Bioetanol Kala Pasokan Minyak Tersendat
- Prabowo Siap Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL Bulan Ini
- Sektor Panas Bumi Punya Peluang Bisnis Baru, dari Hidrogen Hijau hingga Data Center
Dalam kondisi keterbatasan fiskal, atap surya dan power wheeling dapat menjadi alternatif untuk mempercepat penambahan kapasitas listrik berbasis energi terbarukan.
Dalam skema tersebut, PLN tetap berperan sebagai operator sistem dan penyedia jaringan, sekaligus memperoleh pendapatan dari biaya penggunaan jaringan (wheeling fee), sementara investasi pembangkit didorong oleh sektor swasta.
Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan insentif kepada pelanggan PLN non-subsidi (R-2 dan R-3) yang mencapai sekitar 2,88 juta pelanggan agar beralih ke energi surya.
“Dengan asumsi konservatif bahwa setiap rumah memasang atap surya sebesar 1-2 kWp, segmen ini berpotensi menambah sekitar 2,9 GWp hingga 5,8 GWp kapasitas terpasang dan dapat menjadi sumber pertumbuhan cepat (quick wins) dalam jangka pendek, terutama karena tidak memerlukan pembiayaan dari APBN,” sebut Adila.
Kontribusi tersebut dinilai dapat mempercepat penambahan kapasitas listrik sekaligus mengurangi beban pemerintah dan PLN dalam penyediaan energi.
"Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar, tetapi pemanfaatannya masih tertinggal akibat regulasi yang menghambat. Percepatan menuju target 100 GW Prabowo akan sangat bergantung pada penguatan kebijakan, khususnya melalui deregulasi dan insentif untuk surya atap serta power wheeling guna mendorong partisipasi swasta dan konsumen," pungkas Adila.
