FAJAR, JAKARTA – Sebuah laporan provokatif dari media India, The Sunday Guardian, mendadak mengguncang jagat diplomasi dan pertahanan tanah air. Laporan tersebut mengeklaim adanya kebocoran dokumen rahasia milik Amerika Serikat (AS) yang menyebut bahwa Pemerintah Indonesia telah memberikan lampu hijau bagi pesawat militer Amerika untuk bebas melintasi ruang udara Nusantara.
Isu panas ini mencuat pada Senin (13/4), merujuk pada pemberitaan Sunday Guardian yang menyebut AS telah mengajukan proposal otoritas izin lintas menyeluruh (comprehensive overflight clearance). Proposal ini diduga dibahas dan disetujui saat Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden AS Donald Trump di Washington D.C., Februari lalu, di sela-sela rapat perdana Board of Peace (BoP).
Menurut klaim media tersebut, otoritas ini mencakup izin terbang bagi pesawat AS di ruang udara Indonesia untuk kepentingan operasi kontinjensi, situasi krisis, hingga latihan militer bersama.
Respons Tegas Kementerian Pertahanan
Menanggapi bola panas tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI akhirnya angkat bicara. Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait, memberikan klarifikasi menohok bahwa dokumen yang dimaksud bukanlah sebuah keputusan final, melainkan sekadar draf awal.
”Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia,” tegas Brigjen TNI Rico Sirait saat dikonfirmasi pada Senin (13/4/2026).
Jenderal bintang satu TNI AD tersebut memastikan bahwa setiap pembahasan kerja sama pertahanan dengan negara mana pun akan selalu menempatkan kedaulatan NKRI sebagai harga mati. Menurutnya, setiap wacana atau rancangan kerja sama harus melewati proses yang sangat ketat dan berlapis.
”Setiap wacana, usulan, maupun rancangan mekanisme kerja sama harus melalui proses pembahasan yang cermat, ketat, dan berlapis, sebelum dapat dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang berlaku,” jelasnya.
Kedaulatan Udara Adalah Hak Mutlak Indonesia
Kemhan secara tegas membantah adanya implementasi sepihak oleh pihak asing di wilayah kedaulatan Indonesia. Rico menekankan bahwa otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada di tangan Jakarta.
Ia menjamin bahwa Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas asing di ruang udara nasional. Segala rencana kegiatan militer harus tunduk pada hukum nasional, mekanisme kelembagaan, serta keputusan politik negara.
”Tidak ada ruang bagi implementasi sepihak di luar hukum Indonesia,” ujar Rico dengan nada tegas.
Masyarakat Diminta Tetap Tenang
Terkait informasi yang kadung beredar luas dan memicu polemik, Kemhan mengimbau masyarakat untuk menyikapinya secara cermat dan proporsional. Pemerintah memastikan bahwa Indonesia tetap menjalankan prinsip diplomasi pertahanan yang berdasar pada rasa saling menghormati dan menguntungkan tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
”Indonesia tetap menjunjung kerja sama pertahanan dengan semua negara berdasar prinsip saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan, tanpa mengesampingkan kepentingan nasional dan kedaulatan negara,” pungkasnya.
Hingga saat ini, publik masih menanti detail lebih lanjut untuk memastikan bahwa “dokumen rahasia” yang diributkan media asing tersebut tidak mencederai martabat udara Ibu Pertiwi. (*)
